Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemulihan ekonomi harus menjadi bagian penting dari penanganan pascabencana. Menurutnya, kehadiran pemerintah tidak boleh berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi perlu berlanjut hingga masyarakat mampu menjalankan kembali usahanya.
| Baca juga: Pembangunan Capai 49 Persen, Jembatan Pantai Dona Segera Buka Kembali Akses Warga Aceh Tenggara |
“Bantuan, support, dukungan kepada tiga provinsi ini jangan hanya selesai di awal saja, tetapi kita harus fokus juga sampai ke tataran pemulihan ekonomi,” kata Maman.
Sebelumnya, pemerintah telah memberikan bantuan permodalan dan restrukturisasi kredit kepada UMKM yang terhubung dengan layanan perbankan. Pada 2026, penanganan akan diperluas dengan menjangkau pelaku usaha terdampak yang belum memiliki akses terhadap perbankan.
“Banyak juga UMKM yang belum terakses di perbankan. Inilah nanti yang akan kita tangani pada tahun 2026, dianggarkan kurang lebih sebesar Rp618 miliar,” ujar Maman dalam rapat koordinasi secara hibrida dengan pemerintah daerah terdampak bencana.
Dukungan pemulihan tersebut akan diberikan melalui sejumlah skema. Bantuan Presiden menjadi instrumen utama untuk membantu UMKM terdampak memulai kembali kegiatan usaha, didukung pengadaan alat produksi, program pemberdayaan, serta pendampingan melalui Klinik UMKM Bangkit.
Selain bantuan langsung, pemerintah mengalokasikan Rp2,6 miliar untuk pengadaan alat produksi. Anggaran Rp11,2 miliar juga disiapkan bagi kegiatan pemberdayaan 12.350 UMKM dan wirausaha terdampak, sedangkan Rp3,6 miliar dialokasikan untuk layanan Klinik UMKM Bangkit.
Program pemulihan dirancang berlanjut hingga 2028 dengan total anggaran sekitar Rp1,26 triliun. Pada 2027, pemerintah merencanakan dukungan Rp622,62 miliar bagi 215.026 UMKM, sementara alokasi 2028 mencapai Rp21,84 miliar bagi 11.618 UMKM.
Pelaksanaan secara bertahap diharapkan memastikan bantuan tidak hanya meringankan beban awal, tetapi juga membantu pelaku UMKM mempertahankan keberlangsungan usahanya. Pendampingan diperlukan agar bantuan dapat berkembang menjadi kegiatan produktif dan menghidupkan kembali perekonomian lokal.
Maman menegaskan pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera akan terus mendampingi ketiga provinsi selama proses pemulihan ekonomi berlangsung. Pengawalan tersebut diarahkan agar pelaku usaha terdampak tidak tertinggal dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Jadi kami berdasarkan petunjuk dan arahan serta perintah dari Pak Presiden harus selalu hadir mendampingi tiga provinsi ini dalam hal pemulihan ekonomi,” kata Maman.
