Untuk mengantisipasi terjadinya defisit pangan di Provinsi Riau, pemerintah daerah (Pemda) bersama petani mulai melakukan gerakan tanam penyediaan pangan dan hortikultura di daerah sendiri.
"Daerah lain juga memberlakukan PSBB, sehingga arus masuknya bahan pangan dari daerah lain ke daerah kita tentunya juga akan terbatas. Harganya kemungkinan besar akan naik pula," ujar Gubernur Riau H Syamsuar, saat memberikan arahan pada acara Gerakan Tanam Penyediaan Pangan Daerah, di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, pada Rabu, 6 Mei 2020.
Syamsuar telah memberikan instruksi kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Riau untuk melakukan Gerakan Tanam Penyediaan Pangan Daerah dengan menanam di daerah sendiri berbagai komoditi tanaman pangan dan hortikultura. Misalnya padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas, aneka tanaman sayuran, dan buah.
"Tujuannya untuk menjaga keseimbangan supply dan demand bahan pangan, serta stabilisasi harga pangan," ujar Syamsuar.
Lebih lanjut, Syamsuar menerangkan bahwa gerakan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan intensifikasi berupa peningkatan produktivitas, pemanfaatan lahan pekarangan, tanaman tumpang sari, serta penanaman dalam pot/polybag.
Kemudian, melalui kegiatan ekstensifikasi berupa perluasan areal tanam dengan cetak sawah baru, rehabilitasi sawah terlantar, optimalisasi lahan, pemanfaatan lahan tidur (sleeping land), dan lahan-lahan milik kantor/lembaga pemerintah/swasta yang tidak dimanfaatkan.
"Ini juga sekaligus merespon instruksi Bapak Presiden terkait membuka lahan sawah baru sebagai antisipasi kekeringan. Maka sesuai RT/RW Provinsi Riau yang telah ditetapkan pada 2018, bahwa kita telah menetapkan pola ruang khusus pertanian Provinsi Riau seluas 514.130 ha," ujarnya.
Syamsuar juga turut menyampaikan laporan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura terkait luas panen padi di Provinsi Riau. Pada April lalu, luas panen mencapai 3.329,8 ha, dan diperkirakan pada Mei luas panen 4.581,1ha.
Pada Juni mendatang, Provinsi Riau akan panen seluas 9.246,4 ha. Sedangkan produksi beras pada bulan April-Juni mencapai 40.435,1 ton.
"Perlu saya tegaskan bahwa ada atau tidak ada pandemi covid-19, kita tidak boleh terlena. Pertanian harus terus bergerak, tidak boleh berhenti," katanya.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Pertanian (Mentan( Syahrul Yasin Limpo mengatakan, sejumlah provinsi yang sebelumnya mengalami defisit beras, kini telah berkurang. Ini terjadi lantaran pemerintah melakukan intervensi dengan memasok kebutuhan beras ke beberapa wilayah.
Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya mencatat ada tujuh provinsi yang mengalami defisit beras, yakni Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
"Setelah diintervensi, maka yang tersisa Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Maluku Utara," kata Syahrul.
Syahrul menegaskan beberapa upaya intervensi yang dilakukan pemerintah, di antaranya mengalokasikan stok beras nasional dari daerah yang surplus ke daerah yang mengalami defisit, serta berkoordinasi dengan Bulog untuk mendistribusikan stok beras.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
