Plt Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq mengatakan, Analis Kebijakan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan penguasaan teknologi digital. Bahkan Artificial Intelligence (AI) bisa digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JF AK).
“Sehingga AI ini mampu mendorong kinerja kita agar lebih efektif dan efisien, sehingga para Analis Kebijakan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Termasuk untuk meningkatkan kompetensi dan meningkatkan kapasitas JF AK,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 23 Agustus 2024.
Taufiq menyampaikan perlunya membangun kolaborasi dengan seluruh sektor agar kebijakan publik yang dirumuskan, tidak hanya berkualitas namun benar-benar memberikan jawaban permasalahan yang ada. Apalagi menurutnya, tujuan dari struktur adalah memperkuat kinerja organisasi.
Sejalan dengan itu, Bupati Banggai Amirudin menyampaikan tuntutan digitalisasi tidak dapat dihindari. Untuk itu, Amirudin menyebut, telah mempersiapkan dan mendorong ASN di Kabupaten Banggai untuk menghadapi tuntutan digitalisasi, salah satunya melalui pengembangan kompetensi.
“Kami terus membenahi dan mengidentifikasi pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan dalam proses digitalisasi di birokrasi. Kami berikan peluang yang seluas-luasnya kepada ASN Banggai untuk mengembangkan kompetensinya dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan kompetensi,” ujarnya.
| Baca juga: Pecut Digitalisasi, Pemimpin Birokrasi Didorong Percepat Transformasi |
Dalam forum yang mengusung tema “Promoting Public Policy at Its Finest: Dari Banggai Menuju Indonesia Emas 2045” itu, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN Tri Widodo Wahyu Utomo menyampaikan pentingnya pemenuhan standar kompetensi bagi para pengampu JF AK.
“JF AK memiliki peran strategis untuk mewujudkan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis bukti bukan opini, inovatif, bersifat inklusif dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kebijakan publik ini dikomunikasikan dan dibawa ke ruang-ruang publik,” ungkapnya.
Tak hanya diskusi hangat seputar tata kelola kebijakan publik dan tata kelola SDM, dalam forum nasional tersebut juga diselenggarakan deklarasi oleh seluruh pemangku jabatan fungsional Analis Kebijakan yang hadir. Deklarasi tersebut memuat komitmen para Analis Kebijakan untuk mendukung Visi Indonesia emas 2045 melalui; Penguatan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Peningkatan Kualitas Kebijakan, Mendorong Kolaborasi dan Inovasi, dan juga Meneguhkan Komitmen Etika dan Profesionalisme.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
