Katalog tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan aspek transparansi, waktu proses pengadaan, ketersediaan barang dan jasa, kemampuan penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan hulu migas serta informasi harga persatuan yang dapat diakses secara terbuka oleh seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Para asosiasi tersebut antara lain Asosiasi Fabrikator Indonesia (Afabi), APCI, API, Apitindo, Asosiasi Pemboran Minyak Indonesia (APMI), Aprokip, Apropipe, APPAI, APPCI, APWI, Gapenri, Gapiga, Guspenmigas, Hakindo, Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA), Inpemigas, Asosiasi Indonesia National Shipowner Association (INSA), Iperindo, Pepsindo, dan PROA. Katalog yang akan disusun, menyediakan data kemampuan perusahaan penyedia barang/jasa di dalam negeri sampai biaya per satuan unit yang akan digunakan sebagai acuan Pengadaan barang dan jasa KKKS.
"Kami mengembangkan kegiatan yang sudah dilakukan sejak 2018 ini secara masif. Tujuannya agar kami mendapatkan informasi ketersediaan barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri untuk digunakan oleh KKKS," kata Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas, Erwin Suryadi dalam keterangan resmi, Selasa, 27 Juli 2021.
Pada 2018, SKK Migas telah menandatangani Nota Kesepahaman antara SKK Migas dan IISIA sebagai salah satu bentuk implementasi dalam menjembatani kegiatan operasi dan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dengan adanya MoU IISIA ini, industri hulu migas bisa mendapatkan acuan dasar harga pipa dan sekaligus memberikan informasi ketersediaan pipa yang sudah diproduksi dalam negeri untuk digunakan oleh KKKS.
Selain itu, SKK Migas telah membangun kolaborasi dengan INSA dan APMI untuk membuat e-katalog sektor jasa transportasi operasi laut dan rig pemboran. Dengan adanya e-katalog di kedua sektor tersebut, manfaatnya sungguh positif. Dengan upaya ini, efisiensi dapat terus ditingkatkan, ketepatan waktu yang semakin membaik. Di sisi lain, keterlibatan perusahaan nasional terus meningkat. Seperti di sektor jasa operasi laut saat ini sudah 99 persen kapal disediakan oleh perusahaan dengan bendera Indonesia.
Katalog untuk seluruh pengadaan barang dan jasa sektor hulu migas, tambah Erwin, akan mendukung keberhasilan penerapan TKDN kegiatan hulu migas. Pada rencana dan strategi peningkatan produksi hulu migas dalam Indonesia Oil & Gas 4.0, TKDN telah ditetapkan menjadi salah satu target dan pilar utama.
"Itulah mengapa katalog dan updating-nya menjadi penting, karena TKDN telah menjadi salah satu KPI Utama SKK Migas. Setelah capaian target produksi dan efisiensi cost recovery, target berikutnya adalah upaya untuk terus meningkatkan TKDN," ujar dia.
Sebagai catatan, realisasi TKDN pada semester I-2021 adalah sebesar 58 persen. Dengan proses yang ada saat ini, maka dibutuhkan pemetaan potensi kemampuan perusahaan penyedia barang dan jasa di lingkup hulu migas. Langkah ini akan menjaga kemampuan hulu migas dalam mengimplementasikan target TKDN saat ini dan di masa yang akan datang ketika target TKDN dinaikkan. Tersedianya katalog akan memudahkan bagi SKK Migas dan KKKS untuk mencapai target TKDN.
SKK Migas menargetkan, pembuatan dan updating katalog barang dan jasa hulu migas dapat diselesaikan pada September 2021, sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi fungsi operasi dan perencanaan data mengevaluasi rencana kerja dan anggaran (WP&B) 2022.
Untuk itu, SKK Migas juga menugaskan key account representative yang akan melakukan koordinasi dengan 20 asosiasi tersebut, sehingga memudahkan asosiasi untuk melakukan komunikasi ke SKK Migas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
