Ilustrasi. FOTO: Medcom.id
Ilustrasi. FOTO: Medcom.id

Revisi UU BPK Diminta Tidak Ada Agenda Terselubung

Ekonomi BPK Revisi UU BPK
Angga Bratadharma • 15 November 2021 10:24
Jakarta: Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menduga ada agenda terselubung di balik revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, ia menilai, masuknya revisi UU BPK ini begitu mendadak dengan alasan yang juga serba tertutup.
 
Hal itu, lanjutnya, memunculkan kecurigaan akan adanya kepentingan sepihak dari fraksi-fraksi tertentu di DPR yang berhubungan langsung dengan nasib anggota BPK yang sesuai UU BPK sudah harus mengakhiri jabatan mereka pada April 2022 nanti. Hal itu tentu jangan sampai terjadi karena revisi UU BPK yang akan dilakukan bisa merusak tatanan kelembagaan BPK.  
 
"Sulit membayangkan bagaimana sebuah UU diutak-atik hanya untuk menyalurkan nafsu, kepentingan kelompok, dan orang-orang tertentu saja," tegasnya, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 15 November 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lucius Karus menduga revisi itu dibuat untuk mengamankan kepentingan perubahan ketentuan soal lamanya masa jabatan Ketua BPK Agung Firman Sampurno yang telah menjabat dua kali. Sebab, tidak ada sesuatu yang dianggap krusial guna penguatan kelembagaan BPK yang muncul di ruang publik sebagai alasan yang bisa membenarkan rencana revisi ini.
 
Selain perpanjangan masa jabatan Agung Firman Sampurno sampai 2024, tambahnya, revisi UU BPK juga menambah kewenangan BPK melakukan penyidikan. Secara substansi, ujar Lusius, revisi UU BPK tidak urgent. Untuk diketahui, anggota BPK yang habis masa jabatannya pada April 2022 adalah Agung Firman Sampurna dan Isma Yatun.
 
"Suratnya kan sudah masuk di DPR RI maka harus prioritaskan tahapan pemilihan anggota BPK terlebih dahulu agar tidak ada kecurigaan publik jika ngotot revisi UU BPK. Selain itu menurut aturan surat dari BPK harus ditindaklanjuti dulu," katanya.

Memprioritaskan tahapan seleksi

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menyebut DPR sebaiknya memprioritaskan tahapan seleksi pemilihan anggota BPK yang habis jabatannya pada April 2022. Terlebih, surat dari BPK Nomor 159A/S/I/10/202 tertanggal 18 Oktober 2021 perihal pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Ketua BPK dan Anggota BPK sudah masuk di DPR.
 
Revisi UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diketahui sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Revisi UU ini menuai kontroversi lantaran dinilai untuk memuluskan perpanjangan masa jabatan anggota BPK yang telah menjabat dua kali.
 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif