Ilustrasi pengolahan ikan - - Foto: Medcom/ Husen Miftahudin
Ilustrasi pengolahan ikan - - Foto: Medcom/ Husen Miftahudin

KKP Klaim Pengurusan Surat Izin Usaha Pengolahan Ikan Lebih Mudah

Ekonomi perizinan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Antara • 01 Agustus 2020 13:15
Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam pengolahan ikan sudah lebih mudah. Hal tersebut sejak penerapan sistem perizinan secara elektronik melaluiOnline Single Submission(OSS).
 
"KKP mendorong integrasi seluruh sistem pelayanan izin usaha yang menjadi kewenangan menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, hingga bupati atau wali kota secara elektronik melaluiOnline Single Submission(OSS)," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Nilanto Perbowo dikutip dariAntara, Sabtu, 1 Agustus 2020.
 
Nilanto menjelaskan khusus penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengolahan Ikan telah menerapkan OSS, mulai dari permohonan hingga terbitnya surat. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan target kemudahan berusaha yang ditetapkan pemerintah di peringkat 40 pada 2024.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kewenangan penerbitan SIUP Bidang Pengolahan Ikan secara berjenjang berdasarkan skala usaha yang dijalankan, untuk skala besar PMA dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Skala Menengah Besar PMDN dikeluarkan oleh gubernur, dan skala mikro kecil dikeluarkan oleh bupati atau wali kota," ungkap dia.
 
Adapun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi salah satu tonggak sejarah perubahan sistem perizinan di Indonesia, termasuk untuk mengakselerasi peringkat kemudahan berusaha.
 
"Proses perizinan disederhanakan dalam satu pintu melalui OSS dan penerbitan izin usaha baru telah menerapkan post audit, pemerintah tinggal memantau kepatuhan terhadap komitmen dari pelaku usaha," ujarnya.
 
Dalam pelaksanaannya, pelayanan penerbitan SIUP Bidang Pengolahan Ikan melalui sistem OSS mendukung asas efektivitas dan transparansi karena pelayanan tidak dilakukan secara tatap muka dan tanpa dipungut biaya.
 
"Bila pelaku usaha mengalami kesulitan dalam pengajuan izin SIUP Bidang Pengolahan Ikan, KKP membuka ruang konsultasi melalui telepon, e-mail dan call center, atau datang ke loket konsultasi yang berada di Kantor PTSP KKP," tambah dia.
 

(Des)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif