Obligasi sosial diluncurkan untuk membantu penanganan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi covid-19. Dari kerja sama dengan IFC tersebut, KB Bukopin menerima kucuran dana senilai USD300 juta atau setara Rp4,41 triliun.
Untuk diketahui, IFC merupakan lembaga keuangan di bawah naungan Bank Dunia yang fokus mendorong pengembangan sektor swasta di negara-negara berkembang.
"Obligasi sosial tersebut akan sepenuhnya didedikasikan untuk mendanai inisiatif sosial yang berfokus pada penanganan dampak sosial ekonomi akibat pandemi covid-19 dan pembiayaan di segmen sosial seperti UMKM, perumahan yang terjangkau, perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur," kata Direktur Utama KB Bukopin Woo Yeul Lee pada acara Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Social Bond PT Bank KB Bukopin Tbk dengan IFC, di The Langham Hotel, kawasan SCBD, Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2022.
Lee menjelaskan obligasi sosial tersebut terdiri atas dua tahapan, yakni pinjaman senilai USD240 juta atau setara dengan Rp3,53 triliun, yang dipinjam KB Kookmin BankCo.Ltd (KBHQ). Dana tersebut 100 persen dipinjamkan kembali kepada KB Bukopin yang akan disalurkan pada pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan portofolio pinjaman sosial.
Tahapan kedua, merupakan pinjaman langsung KB Bukopin senilai USD60 juta atau setara Rp882,78 miliar.
Pinjaman tersebut berbeda dengan yang diberikan IFC kepada OCBC NISP dalam bentuk green bond pada 2018 lalu. Pinjaman ini terwujud atas dasar kepercayaan dari IFC kepada KB Bukopin sebagai bank swasta Indonesia di mana IFC mendukung penanggulangan pandemi covid-19 pada sektor swasta di Indonesia.
Direktur Utama KB Bukopin Woo Yeul Lee (Foto:Medcom.id/M. Rodhi Aulia)
"Pinjaman ini sejalan dengan program yang sedang disosialisasikan oleh pemerintah terkait keuangan berkelanjutan yang merupakan salah satu topik dari enam isu prioritas di bidang keuangan yang akan diangkat pada Presidensi G20 Indonesia," ujar Lee.
Lee menegaskan pinjaman ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi nasional mengingat efek pandemi yang telah dirasakan memberikan dampak besar dalam upaya Indonesia mengurangi kemiskinan dan mencapai tujuan nasional. Pinjaman ini bertujuan menyalurkan kredit yang ditujukan kepada debitur yang bergerak pada sektor lingkungan dan sosial terdampak covid-19, dan diharapkan dapat menggerakkan kembali perekonomian nasional.
Dalam kesempatan ini, KB Bukopin melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan IFC. Sejalan dengan nota kesepahaman itu, KB Bukopin memiliki komitmen untuk senantiasa menyalurkan kredit di tiga sektor utama dalam rangka mewujudkan keberlanjutan bisnis bagi pelaku usaha pasca covid-19, yaitu sektor ritel, pembiayaan rumah terjangkau, sektor UMKM termasuk usaha yang dimiliki wanita, dan sektor komersial, kesehatan, pendidikan di luar K-12, infrastruktur terkait air, produksi, kabel serat optik bawah laut dan terrestrial, penyedia jaringan telekomunikasi (hanya untuk sub-proyek atau kegiatan yang berlokasi di perkotaan).
Direktur Utama KB Bukopin Woo Yeul Lee (Foto:Medcom.id/M. Rodhi Aulia)
Lebih lanjut, ia menambahkan terdapat peran pemerintah sebagai regulator dalam hal ini. Terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah terkait dari Kementerian Keuangan, Kementerian BKPM, Kemenko Perekonomian, dan Kemenko Maritim dan Investasi.
"Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membantu hingga kegiatan ini terlaksana dengan baik," ucap Lee.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto yang menghadiri acara secara virtual, mengatakan pemerintah mendukung penerbitan obligasi sosial sebagai upaya membuka lebih besar keran investasi di Indonesia. Kerja sama Bukopin-IFC diharapkan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi Indonesia.
"Pemerintah menyambut baik penerbitan social bond, berkait itu investor seperti IFC bisa masuk. Dengan adanya bond ini, diharapkan akan ada penyediaan biaya-biaya sosial untuk pemerataan pendidikan, sanitasi, dan dampak dari pandemi covid-19," kata Airlangga.
Penerbitan obligasi sosial pun sejalan dengan program yang sedang disosialisasikan pemerintah terkait keuangan berkelanjutan, yang merupakan salah satu topik dari enam isu prioritas pada Presidensi G20.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
