Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang konsisten dalam situasi masih ada ‘ekor’ pandemi covid-19, namun tetap bisa menghimpun anggotanya untuk bergerak bersama membangkitkan ekonomi daerah melalui kegiatan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2022 di Cendrawasih Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.
"Kegiatan expo ini memiliki peranan penting, di mana dalam kegiatan ini dipromosikan berbagai komoditi produk unggulan di masing-masing daerah, meliputi sektor perdagangan, tourism dan investasi. Sebagian besar di ajang ini juga ditampilkan berbagai produk dari UMKM," kata Tito.
Sektor UMKM penting untuk diprioritaskan karena telah terbukti mampu menyangga perekonomian di tengah situasi tertekan akibat pandemi covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2022. Dalam kondisi hampir semua daerah stagnan dan bahkan minus pertumbuhan ekonominya, terdapat empat provinsi yang mampu bertahan, yakni Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tengah yang ditopang investasi besar, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Di Yogyakarta ini menarik karena di sana tidak ada investasi besar. Ketika kami menerjunkan tim untuk memonitor kondisi di lapangan ternyata kuncinya adalah UMKM. Oleh Sri Sultan, sektor UMKM benar-benar dihidupkan, dan terbukti saat krisis UMKM mampu berperan menjadi tulang punggung yang paling utama dalam menyangga perekonomian," katanya.
Oleh karena itu, belajar dari keberhasilan Yogyakarta harus ada upaya-upaya dalam mendorong UMKM, seperti dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi. Kemudian, kebijakan afirmasi yang membuat UMKM terbantu dan dukungan perbankan berupa kemudahan dalam hal permodalan. Dibutuhkan juga kehadiran pemerintah dalam menyediakan platform marketplace sehingga produk UMKM bisa diperoleh secara online.
Dalam situasi global yang sedang tidak baik-baik saja, lanjut Tito, suasana krisis mulai terasa dampaknya mulai dari mulai sektor pangan, energi, keuangan dan merembet ke politik.
"Krisis apapun bentuknya, pada akhirnya akan membuat investor berpikir ulang apakah dananya tetap ditahan atau ditarik keluar. Kondisi ini tentunya menimbulkan kerawanan terjadinya pelarian modal, khususnya di sektor non riil seperti pasar saham dan portofolio. Lagi-lagi sektor UMKM menunjukkan bahwa ia adalah memang benar-benar sektor riil yang kemungkinan terjadinya capital flight jauh lebih rendah dibanding dengan sektor lainnya,” katanya.
Meski hanya diselenggarakan tiga hari (20-22 Juli 2022), Pameran Apkasi Otonomi Expo diyakini memiliki dampak besar dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan memancing para pelaku usaha lainnya untuk membesarkam UMKM dan menjadikannya tulang punggung negara.
Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyebutkan Apkasi sebagai organisasi yang menaungi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia sangat mendukung dan berharap kehadiran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 bisa menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang berdampak positif bagi meningkatnya perekonomian daerah yang pada akhirnya mendorong perekonomian nasional ke arah positif.
“Namun dari hal tersebut, tentunya kami memerlukan arahan dari pemerintah pusat terkait dengan peran yang harus dilakukan karena pemerintahan kabupaten merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kepemimpinan Indonesia di panggung dunia tersebut. Pemerintahan kabupaten/kota-lah yang harus bisa menerjemahkan berbagai inisiatif besar tingkat dunia menjadi kebijakan konkret yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” katanya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Apkasi mengadakan sesi khusus terkait dengan Peran, Harapan dan Tantangan Pemerintah Daerah terhadap KTT G20. Tema dari Apkasi Otonomi Expo 2022 yaitu “Pulihkan Ekonomi Daerah Melalui jejaring Global."
Tema ini berkaitan erat dengan tema G20 “Recover Together,” mengingat pemulihan ekonomi daerah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, namun harus dilakukan secara bersama-sama melalui jejaring nasional dan global.
Momentum Indonesia menjadi Presidensi G20 juga harus dapat dimanfaatkan untuk melakukan diplomasi ekonomi dengan negara sahabat dan kalangan dunia usaha internasional sebagai investor.
"Tentu investasi yang kita inginkan adalah investasi yang berkelanjutan, membawa manfaat langsung bagi rakyat kabupaten, tidak merusak lingkungan, dan menghormati kearifan lokal. Adalah tugas kita, para bupati sebagai kepala daerah, yang mendapat mandat langsung dari rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
