Meski demikian, kalangan industri logistik menilai pemulihan lalu lintas kapal belum cukup untuk memastikan rantai pasok global benar-benar kembali stabil. Berbagai dampak lanjutan akibat konflik yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir masih berpotensi membayangi perdagangan internasional, terutama di sektor energi.
| Baca juga: Selat Hormuz Mulai Pulih, 25 Kapal Kembali Melintas dalam Sehari |
Berdasarkan memorandum kesepahaman yang disepakati pada pertengahan Juni 2026, Iran memberikan akses bebas biaya bagi kapal-kapal niaga yang melintasi Selat Hormuz selama 60 hari. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memulihkan aktivitas perdagangan setelah jalur strategis itu sempat terganggu sejak akhir Februari 2026.
Selama periode ketegangan berlangsung, hampir 600 kapal bersama sekitar 20.000 awak kapal tertahan di kawasan Teluk. Situasi tersebut berdampak luas terhadap perdagangan global karena sekitar 20 persen distribusi minyak dunia bergantung pada jalur tersebut. Akibatnya, biaya pengiriman meningkat, premi asuransi melonjak, dan tarif logistik internasional ikut terdorong naik.
Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, menyambut positif kembalinya aktivitas pelayaran di Selat Hormuz. Namun menurutnya, dunia usaha tetap perlu mempertahankan kewaspadaan terhadap berbagai risiko yang masih tersisa.
“Kembalinya pelayaran tentu menjadi kabar baik. Namun kita tidak bisa hanya melihat dari sisi terbukanya jalur pelayaran. Ada persoalan lain yang perlu diperhatikan, terutama kerusakan infrastruktur energi yang ditinggalkan oleh konflik di kawasan Timur Tengah,” ujar Yukki dalam keteranganya.
Ia menjelaskan Selat Hormuz memiliki peran sangat vital dalam perdagangan global. Selain menjadi jalur utama bagi sekitar seperlima pasokan minyak dunia, selat tersebut juga menjadi lintasan penting ekspor gas alam cair (LNG) dari negara-negara Teluk. Bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia, stabilitas kawasan tersebut memiliki dampak langsung terhadap pasokan energi, biaya logistik, tingkat inflasi, hingga daya saing sektor industri.
Saat konflik memuncak, efeknya segera terasa di pasar global. Harga minyak mentah Brent sempat bertahan di kisaran US$106 per barel, sementara premi asuransi perang meningkat tajam. Banyak perusahaan pelayaran terpaksa mengubah rute perjalanan mereka, yang pada akhirnya menambah biaya transportasi dan distribusi barang di berbagai negara.
Menurut Yukki, salah satu aspek yang sering luput dari perhatian adalah perbedaan kecepatan pemulihan antara jalur pelayaran dan fasilitas energi. Jalur laut dapat kembali dibuka dalam waktu relatif singkat ketika situasi keamanan membaik. Sebaliknya, infrastruktur energi membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk kembali beroperasi secara normal.
“Kilang minyak, terminal ekspor, fasilitas penyimpanan, maupun infrastruktur LNG yang terdampak konflik harus melalui proses perbaikan, investasi, dan pengujian sebelum bisa beroperasi optimal kembali,” katanya.
Kekhawatiran tersebut sejalan dengan berbagai laporan lembaga energi internasional. Rystad Energy memperkirakan nilai kerusakan infrastruktur energi di kawasan Teluk mencapai sekitar US$58 miliar. Sementara itu, Badan Energi Internasional (IEA) mencatat lebih dari 40 fasilitas minyak dan gas mengalami kerusakan akibat konflik.
Sebagian aset energi tersebut diperkirakan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk pulih sepenuhnya karena terbatasnya ketersediaan peralatan khusus serta tenaga ahli yang dibutuhkan dalam proses rehabilitasi.
Yukki menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan aktivitas kapal tanker belum tentu diikuti pemulihan kapasitas produksi dan distribusi energi secara menyeluruh. Akibatnya, harga energi global masih berpotensi bergerak fluktuatif dalam jangka menengah dan tetap memberikan tekanan terhadap biaya rantai pasok dunia.
Bagi Indonesia, momentum ini menjadi pengingat penting untuk terus memperkuat ketahanan logistik nasional. Upaya yang dapat dilakukan antara lain mempercepat program industrialisasi dan hilirisasi, meningkatkan kapasitas cadangan energi nasional, memperkuat konektivitas antarmoda transportasi, serta memperluas sumber pasokan energi dan bahan baku strategis.
Menurut Yukki, pelajaran terbesar dari krisis Selat Hormuz bukan sekadar terbukanya kembali jalur pelayaran internasional, melainkan pentingnya membangun sistem ketahanan energi dan rantai pasok yang lebih tangguh di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
“Ke depan, kemampuan suatu negara dalam menjaga keberlanjutan rantai pasok akan menjadi faktor penting yang menentukan daya saing sekaligus ketahanan ekonominya,” tutup Yukki.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
