Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, menyambut baik adanya Badan Pangan Nasional. Dia mengatakan perlu ada satu lompatan ke depan untuk mengkoordinasikan persoalan pangan.
"Ada satu kewenangan yang luar biasa di Badan Pangan Nasional yang harus dioptimalkan dalam ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan," jelas Slamet dalam wawancara program Kontroversi MetroTV, dikutip Jumat, 4 Maret 2022.
Slamet mengakui, persoalan utama pangan adalah masalah koordinasi. Dirinya mengapresiasi Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi yang mengedepankan kolaborasi dalam mengatasi persoalan pangan. Namun demikian, ia mengatakan persoalan pangan agar tidak terlepas dari kesejahteraan petani.
"Kehadiran Badan Pangan Nasional dapat menjawab persoalan pangan, ada kewenangan yang luar biasa dalam mengatur impor, kebijakan ketersediaan dan stabilitas harga, disinilah Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional yang memiliki integritas," imbuh Slamet.
Pada kesempatan yang sama, Sekjen Asisiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman berharap Badan Pangan Nasional mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi. Ia pun menaruh harapan kepada Badan Pangan Nasional untuk terciptanya suplai pangan yang stabil, lantaran menurutnya jika suplai tidak membanjiri pasar secara otomatis akan terjadi kenaikan harga.
"Sependapat dengan menjunjung koordinasi, seperti terkait kenaikan harga dan kebutuhan suplai distribusi minyak goreng saat ini. Harapan kami pemerintah perlu mengkoordinasikan lebih lanjut dengan pedagang pasar jika ada kebijakan -kebijakan yang perlu diterapkan juga satu harga di pasar rakyat ataupun pasar tradisional," jelas Muji.
Muji pun berharap Badan Pangan Nasional yang sudah mulai beroperasi ini benar-benar menjadi agregator dan integrator yang melibatkan semua stakeholders.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Edy Priyono menambahkan, dalam mengatasi persoalan pangan adalah harus berani berubah dan berani mengubah, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
"Kami selalu mendorong untuk berdialog kepada pelaku usaha, mulai produsen sampai dengan pedagang pasar, untuk mengatasi persoalan pangan. Dalam hal ini, Pemerintah akan seimbang antara kepentingan produsen dan konsumen," jelas Edy.
Di sisi lain, menurut pengamat dan pakar pangan Dwi Andreas Santosa dalam wawancaranya dengan MetroTV juga mengatakan penyelesaian pangan itu ada dua sumber. Yakni produksi petani dan sumber impor.
"Kebijakan pangan sekitar 30 tahun terakhir lebih fokus ke konsumen, kesejahteraan petani lemah. Oleh karenanya diharapkan Badan Pangan Nasional mampu menjaga keseimbangan dua sisi bagaimana konsumen dalam arti terjaga stabilitas harga dan kedua melalui instrumen yang dimiliki Badan Pangan Nasional bisa ikut membantu menjaga kesejahteraan petani,," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
