"Kebijakan yang sudah dibuat itu bagus, dari sisi fiskal sampai dengan sosial dan UMKM, hingga restrukturisasi kredit itu sudah bagus, yang menjadi concern saya adalah apakah implementasi itu terjadi sampai ke bawah," tuturnya dalam Media Group Network Summit 2022-Bangkit Bersama Maju Indonesia, Kamis, 27 Januari 2022.
Pelaku usaha, kata Arsjad, mengapresiasi dan mendukung kebijakan stimulus yang diambil pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19. Undang Undang Cipta Kerja, UU Harmonisasi Perpajakan, dan ragam turunannya yang telah disusun pemerintah dinilai dapat memperlancar laju perekonomian nasional.
Namun, dia menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terkait pelaksanaan aturan tersebut. Arsjad mencontohkan, pelaporan yang dilakukan pelaku usaha di daerah-daerah acap kali tak tersampaikan ke pemerintah pusat.
Akibatnya, pelaku usaha kerap terkendala dan dianggap tak mematuhi aturan yang berlaku. "Ini bisa menghambat produksi, dan bisa ada perusahaan yang dianggap tidak compliance, padahal dari sisi administrasi terpenuhi. Ini kalau bicara perizinan di daerah," urai Arsjad.
Kadin Indonesia, lanjutnya, sepenuhnya mendukung langkah pemerintah memajukan unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Karenanya Kadin membangun program pembinaan dan kemitraan dengan pelaku usaha di sektor tersebut. Hal itu dilakukan agar investasi yang masuk ke Indonesia dapat dioptimalisasi dan dimanfaatkan oleh UMKM. Terlebih saat ini penanaman modal tak lagi terfokus di Pulau Jawa.
"Supaya jangan sampai ketika investasi masuk dan ekosistem tidak ada, maka IKM dan UMKM mesti siap. Sekarang investasi masuk lebih banyak di luar Jawa, maka kita dorong UMKM di daerah. Ini penting. Eksekusi dan implementasi itu penting," pungkas Arsjad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News