Ilustrasi kartu BPJS Ketenagakerjaan - - Foto: MI/ Ramdani
Ilustrasi kartu BPJS Ketenagakerjaan - - Foto: MI/ Ramdani

Balik ke Aturan Semula, Pencairan JHT Dipermudah

Eko Nordiansyah • 16 Maret 2022 13:16
Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).
 
Revisi ini mengembalikan aturan alama atau Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 sesuai dengan aspirasi serikat pekerja maupun arahan Presiden Joko Widodo.
 
"Dari pertemuan tersebut dihasilkan beberapa poin kesepahaman, utamanya terkait aturan pembayaran manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri atau terkena PHK, maka akan dikembalikan seperti substansi Permenaker 19/2015," kata dia dalam konferensi pers, Rabu, 16 Maret 2022.
 
Dengan kembali ke aturan semula, pencairan manfaat JHT dapat diambil secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan sehingga tidak perlu menunggu sampai usia peserta 56 tahun. Adapun aturan baru untuk penyederhaaan syarat dan proses klaim JHT terdapat dalam revisi Permenaker 2/2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Penyederhanaan syarat dan proses klaim manfaat JHT, misalnya terkait klaim manfaat JHT bagi peserta yang memasuki usia pensiun, maka Peserta diberikan opsi untuk memilih mengambil manfaat JHT sesuai usia pensiun dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama atau pada saat usia 56 tahun," ungkapnya.
 
Dari sisi persyaratan administrasi, beberapa penyederhanaan akan diatur dalam revisi Permenaker 2/2022 yakni melampirkan bukti PHK saat melakukan klaim manfaat. Bagi PHK yang tidak diperselisihkan, cukup tanda terima laporan PHK dari Disnaker. Namun bila terjadi perselisihan, Perjanjian Bersama (PB) tidak perlu sampai didaftarkan ke Pengadilan hubungan industrial.
 
Terkait putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak dapat dipenuhi, putusan pengadilan bisa diganti dengan petikan putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Selanjutnya seluruh proses klaim manfaat JHT akan dilakukan secara online dan pembayaran manfaat ditransfer langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui rekening peserta.
 
"Kami berharap rancangan revisi Permenaker 2/2022 ini telah sejalan dengan aspirasi pekerja, mengingat poin-poin perubahan Permenaker telah melalui proses serap aspirasi dengan para serikat pekerja/Serikat Buruh dan telah memperhatikan rekomendasi Sidang Pleno Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional yang dilaksanakan pada 11 Maret 2022 lalu," pungkas dia.
 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif