"Karyawan tidak perlu khawatir karena holding tidak akan menimbulkan dampak negatif seperti PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), penutupan outlet, ataupun pengurangan pendapatan," tegas Kuswiyoto dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 19 Maret 2021.
Bahkan sebaliknya, jika bisnis semakin sehat maka kesejahteraan karyawan juga akan semakin meningkat. Holding BUMN ini justru membawa banyak dampak positif bagi perusahaan dan juga karyawan.
"Tidak hanya kepada pelaku ultra mikro dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan agen ketiga perusahaan," jelas Kuswiyoto.
Menurut Kuswiyoto, holding ultra mikro ini merupakan upaya Kementerian BUMN untuk mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Pasalnya, holding tersebut akan memperkuat data base pelaku ultra mikro (UMi) dan UMKM yang bermanfaat dalam mendukung suksesnya program-program pemerintah dalam pembangunan ekonomi.
"Holding BUMN tersebut memiliki tujuan utama untuk penguatan bisnis UMi dan UMKM, serta kemudahan akses terhadap pembiayaan di Pegadaian," tuturnya.
Dia bilang, perluasan akses dari holding ultra mikro ini terjadi karena masing-masing institusi dapat saling memanfaatkan outlet, agen, dan tenaga pemasar secara terintegrasi. Sehingga, daerah-daerah yang belum terjangkau oleh outlet Pegadaian dapat dilayani di outlet BRI, agen BRIlink, dan PNM.
"Holding ini juga akan menciptakan efisiensi karena penggunaan teknologi dapat dilakukan secara terintegrasi. Dengan integrasi ini maka transaksi nasabah ketiga perusahaan semakin cepat, akurat, mudah, dan hemat. Di sisi lain ketiga institusi juga bisa saling memanfaatkan gedung kantor/outlet dan agen masing-masing perusahaan untuk memasarkan produk secara cross selling," ungkap dia.
Rencana holding ultra mikro diinisiasi Menteri BUMN Erick Thohir, menggabungkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). BRI akan menjadi induk holding dan membawahi Pegadaian dan PNM.
Namun, rencana tersebut sempat ditentang para karyawan dan pekerja PT Pegadaian (Persero), mereka mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut, mereka menolak rencana holdingisasi Pegadaian.
Dikutip dari surat tersebut, Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) Pegadaian Ketut Suhardiono mengatakan bahwa rencana akuisisi lebih mengutamakan kepentingan pemerintah ketimbang kepentingan masyarakat, khususnya rakyat kecil.
Dia bilang, surat terbuka ini juga merupakan kelanjutan dari aksi penolakan karyawan dan pekerja Pegadaian di seluruh Indonesia atas inisiatif holdingisasi beberapa BUMN oleh BRI.
"Rencana akuisisi dapat mengancam keberadaan Pegadaian melihat fungsi sosial, sistem kerja, dan manfaat bagi wong cilik yang sangat spesifik dibandingkan dengan BUMN lain, khususnya perbankan," tutup Ketut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
