Riset: Pengendalian Tembakau di Indonesia Belum Maksimal

Jakarta: Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) merilis riset yang membuktikan pengendalian tembakau di Indonesia masih belum maksimal. Hal ini terbukti dari korelasi jumlah perokok dan beban biaya kesehatan yang ditimbulkan dari tidak efektifnya pengendalian tembakau di Indonesia.
 
Senior Advisor Gender and Youth for the Director-General di WHO sekaligus Founder CISDI Diah Saminarsih mengatakan ada konsekuensi di level nasional ketika pengendalian tembakau tidak berjalan secara maksimal.
 
"Karena itu, kita harus fokus untuk memprioritaskan simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau. Selain itu pelayanan kesehatan primer dan mekanisme jaminan kesehatan nasional juga menjadi prioritas," kata dia, dalam keterangan resminya, Jumat, 18 Juni 2021.
Direktur Tobbaconomics sekaligus Peneliti dari University of Illinois di Chicago Frank J Chaloupka mengungkapkan, secara global beban kesehatan akibat penggunaan rokok memang cukup tinggi. Ia menyoroti tentang sistem struktur tarif cukai hasil tembakau sebagai salah satu penyebab tidak efektifnya pengendalian tembakau.
 
"Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem tarif cukai tembakau yang paling rumit dan kompleks di dunia, ini yang membuat kebijakan cukainya tidak pernah efektif dalam mengurangi tingkat konsumsi rokok," ungkapnya.
 
Oleh karena itu, Chaloupka menyarankan agar Indonesia dapat mengadopsi sistem tarif cukai hasil tembakau yang komprehensif. Menurut dia, simplifikasi pada sistem tarif cukai hasil tembakau akan membuat pengendalian lebih efektif.
 
Pelaksana Tugas (Plt) Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto menyebut, kurang terkendalinya konsumsi tembakau saat ini merupakan dampak dari konsumsi rokok dari tahun-tahun yang lalu sehingga baru terlihat sekarang.
 
"Dampak rokok kan biasanya dua dekade setelahnya, kalau sekarang sudah tinggi, selanjutnya juga pasti lebih tinggi. Intervensi apa yang bisa dilakukan? Yang perlu kita lakukan pengendalian tembakau, mencoba membangun kesadaran bagi teman teman khususnya Kemenkeu agar lebih percaya diri mengambil kebijakan rokok," ujarnya.
 
Ekonom UI ini mengatakan harus ada strategi jangka panjang maupun jangka pendek untuk membangun kesadaran mengenai pengendalian tembakau. Menurut dia, kebijakan cukai hasil tembakau bisa dimanfaatkan untuk peningkatan jaminan kesehatan.
 
"Pengendalian tembakau itu bukan mitos, secara berkelanjutan bisa lebih baik. Saya merekomendasikan agar kebijakan cukai hasil tembakau akan meningkatkan penerimaan cukai dan alokasi dananya diperbesar untuk sistem jaminan kesehatan nasional," pungkas dia.
 
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id