Biar Makin Efektif dan Efisien, Sistem Pemerintahan Didorong Berbasis Elektronik

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN) menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai upaya mengefisienkan dan mengefektifkan layanan. Kepala LAN Adi Suryanto menyebut, ada berbagai kebijakan yang diterbitkan dalam rangka implementasi SPBE.
 
"Semua kebijakan yang kami keluarkan sepanjang tahun 2022, semakin menguatkan sistem yang sudah ada sebelumnya. Hal ini membuat pelayanan kami menjadi lebih efisien dan lebih efektif," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 21 Maret 2023.
 
Terkait kebijakan untuk mengimplementasikan SPBE, sepanjang 2022 LAN telah memberlakukan kebijakan yaitu:
Peraturan Kepala LAN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE LAN
Peraturan Kepala LAN Nomor 10 tahun 2022 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE LAN
Peraturan Kepala LAN Nomor 11 tahun 2022 tentang Manajemen Data SPBE LAN
Peraturan Kepala LAN Nomor 12 tahun 2022 tentang Manajemen Pengetahuan SPBE LAN
Peraturan Kepala LAN Nomor 13 Tahun 2022 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE LAN
 
Oleh karena itu, LAN memperoleh anugerah Digital Government Award kategori Penguatan Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Instansi Pusat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
 

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Kebijakan di Indonesia, Gimana Caranya?

 
Adi Suryanto menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh unit kerja terkait yang terus bersinergi mengimplementasikan penyelenggaraan SPBE di lingkungan LAN sepanjang dua tahun terakhir.
 
"Tentunya ini tidak terlepas dari semangat kami dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel sekaligus pelayanan publik yang semakin mudah, murah dan responsif," ungkapnya.

Peningkatan efektivitas dan efisiensi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyampaikan SPBE adalah terobosan untuk mewujudkan layanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
 
"Dalam hal ini, kesederhanaan adalah kunci, baik pada kesederhanaan aturan, proses, maupun aplikasi. Setiap unsur layanan haruslah berorientasi pada kebutuhan dan kenyamanan masyarakat dan pelaku usaha," kata dia.
 
Luhut menekankan bahwa SPBE harus menciptakan layanan yang bersifat citizen centric, di mana seluruh proses dan hasil layanan harus berorientasi kepada kepentingan warga negara dan mudah digunakan.
 
"Kemudian, perlu adanya standarisasi data dan interoperabilitas penuh antar semua aplikasi, baik intra maupun antar K/L, untuk memastikan SPBE dapat berjalan secara terintegrasi menyeluruh," ungkapnya.
 
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, SPBE menjadi kunci untuk mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja pemerintah dalam melayani publik.
 
"Tidak ada rumusnya pelayanan publik bisa makin cepat dan mudah, tanpa teknologi, tanpa digitalisasi. Itu kuncinya. Ketika negara indeks SPBE-nya bagus, maka kemudahan berusahanya bagus, artinya pelayanan investasinya bagus; indeks persepsi korupsinya dan penegakan hukum juga bagus," ujar dia.