Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut mengawal pengadaan APD agar tetap akuntabel serta meminimalisir potensi penyelewengan anggaran dan kerugian negara. Pada tahap awal, BPKP melaksanakan pendampingan dan konsultasi.
Sedangkan pada tahap pelaksanaan, BPKP melakukan audit, yang ruang lingkupnya termasuk menilai kewajaran harga sebagai acuan pada proses pembayaran kepada penyedia. Adapun BPKP secara aktif mendampingi dan memberikan saran melalui forum rapat koordinasi yang secara rutin dilaksanakan.
"Tidak berhenti sampai situ, BPKP juga melaksanakan audit, meliputi penilaian kewajaran harga sebelum proses pembayaran diselesaikan," kata Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 22 September 2020.
Iwan, yang juga didaulat sebagai Koordinator Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menekankan, calon penyedia harus memahami kewajibannya untuk membuktikan kewajaran harga yang telah diajukan.
Data itu selanjutnya akan diaudit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sebelum barang/jasa dilunasi. Kewajiban itu yang sering diabaikan oleh penyedia barang/jasa dengan berdalih kondisi darurat. Adapun pihaknya sepakat bahwa pengadaan APD perlu dipercepat, sehingga BPKP melaksanakan audit di belakang.
"Agar tidak menghambat proses pengadaan. Namun, perlu dipahami bersama, bahwa anggaran pengadaan APD berasal dari uang rakyat, sehingga akuntabilitasnya tetap harus dijaga," tegas Iwan.
Selain itu, imbuh dia, pengadaan barang dan jasa selama pandemi perlu memperhatikan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 dan Surat Edaran Kepala BPKP Nomor 12 Tahun 2020. Keduanya memberikan panduan mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa, serta prosedur audit, mulai dari penilaian perencanaan kebutuhan sampai dengan pengujian kewajaran harga.
"Kami memahami dalam kondisi darurat, harga-harga yang terjadi di pasar cenderung lebih tinggi, tapi hal itu tidak menggugurkan kewajiban penyedia barang/jasa untuk membuktikan kewajaran harganya, jangan sampai ada pihak-pihak yang dengan sengaja memanfaatkan kondisi darurat untuk mencari keuntungan lebih," ucapnya.
Presiden melalui Inpres 4 Tahun 2020 telah secara khusus menugaskan BPKP untuk melaksanakan pendampingan dan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan penanganan covid-19. Inpres itu yang selanjutnya menjadi landasan hukum pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
