"Waktu saya masuk pertama di pemerintah, investasi kita yang mangkrak Rp708 triliun. Ini yang sudah masuk tapi tidak terselesaikan," kata dia dalam webinar, Kamis, 30 September 2021.
Ia menambahkan, ada tiga masalah yang menghambat realisasi investasi yaitu pertama, tumpang tindih aturan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, ego sektoral antara kementerian/lembaga, serta persoalan tanah.
Adapun realisasi investasi yang berhasil dieksekusi antara lain Pertamina Rosneft sebesar Rp211,9 triliun, Hyundai Rp21,7 triliun, Lotte Chemical Rp61,2 triliun, PT Indo Raya Tenaga Rp58,1 triliun, Vale Indonesia Rp39,2 triliun, dan PT Tanjung Jati Power Rp38 triliun.
Kemudian ada Kobexindo Rp14 triliun, Indonesia Power Rp9,5 triliun, PT Multimas Nabati Asahan Rp7,7 triliun, PT Tenaga Listrik Bengkulu Rp5,2 triliun, PT GCL Indo Tenaga Rp2,7 triliun, CJ Cheil Jedang Rp2,4 triliun, PT Galempa Sejahtera Bersama Rp2 triliun.
Lalu Masdar Rp1,8 triliun, PT Sumber Mutiara Indah Perdana Rp1,8 triliun, PT Minahasa Cahaya Lestari Rp1,8 triliun, Malindo Rp1,1 triliun, BP Rp1 triliun, Pertamina Rp6 triliun, PT Halmahera Persada Lygend Rp5,4 triliun, Gorontalo Listrik Perdana Rp2,8 triliun.
Selanjutnya, investasi dari salah satu perusahaan senilai Rp2,4 triliun, PLN Proyek Hululais Rp2,3 triliun, PT Sulawesi Cahaya Mineral Rp1,4 triliun, First Pacific Rp14,7 triliun, dan lain-lain Rp1,4 triliun juga berhasil dieksekusi kementerian investasi/BKPM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
