Di tengah situasi ini, Indonesia dinilai menjadi negara yang paling tidak siap menghadapi guncangan bukan karena lemah secara industri, melainkan karena minim perlindungan kebijakan.
| Baca juga: Strategi Dukung Hilirisasi, dari Angkut Baja hingga Perkuat Rantai Pasok |
Pengamat Industri Baja dan Pertambangan Steel & Mining Insights Widodo Setiadharmaji mengatakan China menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Sebagai produsen baja terbesar di dunia dengan pangsa lebih dari 50 persen, pergerakan China menentukan arah harga global. Dia mengatakan banyak pabrik baja di China kini beroperasi pada margin tipis bahkan merugi. Mereka tetap bisa bertahan karena ditopang subsidi dan suntikan modal dari pemerintah.
“Tidak ada industri manapun di dunia yang mampu bersaing dengan kondisi seperti itu tanpa campur tangan negara,” tegas dia.
Tekanan harga tidak hanya datang dari China. Sejumlah faktor global mendorong harga baja ke atas secara bersamaan kenaikan harga energi dan batu bara, lonjakan biaya logistik dan premi asuransi maritim, hingga gangguan pasokan bahan baku akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Potensi rekonstruksi pasca-konflik juga diprediksi mendorong permintaan baja naik signifikan.
Perusahaan-perusahaan baja besar dunia sudah mulai bergerak. Posco, Nucor, dan SST semuanya telah mengumumkan kenaikan harga. Konsensus pasar memperkirakan kenaikan berkisar 5 hingga 15 persen. Posco secara spesifik menyatakan akan menaikkan harga USD 15 per ton mulai Mei, dengan alasan tidak mampu lagi menyerap kenaikan bahan baku. Tren kenaikan ini diperkirakan berlanjut setidaknya hingga 2026.
Widodo yang juga tenaga ahli Krakatau Steel memaparkan negara-negara dengan industri baja jauh lebih kuat dan kompetitif pun tidak segan mengucurkan dana besar untuk menyelamatkan sektor ini.
Pemerintah Inggris, misalnya, baru-baru ini merilis paket dukungan senilai USD70 hingg USD75 miliar bagi industri baja nasionalnya. Tata Steel UK, yang dulunya bernama British Steel menerima hibah langsung sebesar 500 juta poundsterling agar bisa tetap beroperasi.
Korea Selatan melangkah lebih jauh lagi dengan menggelontorkan paket pendanaan senilai Rp 850 triliun. Ini bukan angka kecil dan ini bukan untuk industri yang lemah. Industri baja Korea adalah salah satu yang paling kompetitif di dunia, namun tetap butuh bantuan negara untuk bertahan.
Amerika Serikat memilih jalur proteksi tarif. Sejak 2018, semua baja impor dikenakan tarif 25%. Kini kebijakan itu diperluas ke sektor hilir dengan aksi pemerintah AS memberikan tarif kepada otomotif berbahan baja 25%, kendaraan listrik dan peralatan produksi kena 15%. Jika dikalkulasi secara keseluruhan, total tarif masuk baja ke Amerika bisa mencapai 200%.
Indonesia Sasaran Paling Empuk
Di sinilah letak kerentanan Indonesia. Sementara negara lain membangun tembok tarif yang tinggi, Indonesia hanya memiliki sekitar lima instrumen trade remedies untuk melindungi industri bajanya. Bandingkan dengan Malaysia yang punya 20 instrumen, Thailand 40, apalagi Amerika Serikat yang memiliki sekitar 250.
“Logikanya tidak rumit jika baja murah China tidak bisa masuk ke Amerika karena ada tarif 200%, tidak bisa masuk ke Eropa karena ada hambatan serupa, ke mana lagi produk itu akan mengalir?,” tegas dia.
Akibatnya sudah mulai terasa. Pabrik baja Ispat Indo di Surabaya tutup. Pabrik baja Krakatau Osaka Steel di Cilegon tutup. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia karena di Korea Selatan dan Uni Eropa pun ada yang gulung tikar.
Semua bermuara pada satu sebab yang sama yakni tidak sanggup bersaing melawan harga baja China yang memang tidak mencerminkan biaya produksi sebenarnya.
Enam Langkah Konkret
Sinyal dari pemerintah untuk melindungi industri baja memang sudah terdengar. Namun sinyal tanpa kebijakan konkret tidak akan mengubah apa pun. Setidaknya ada enam langkah yang mendesak untuk segera diwujudkan.
Pertama, kendalikan izin impor. Pemerintah yang menerbitkan izin, maka pemerintah pula yang punya kewenangan untuk membatasinya. Ini langkah paling cepat dan paling mudah dilakukan.
Kedua, perkuat instrumen trade remedies. Minimal setara Malaysia atau Thailand dengan kebijakan anti-dumping dan instrumen sejenis harus diperbanyak dan benar-benar digunakan, bukan sekadar ada.
Ketiga, awasi kualitas dan kuantitas impor secara ketat. Beberapa waktu lalu, produk baja impor yang beredar di pasar terbukti tidak sesuai spesifikasi SNI. Ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi.
Keempat, bangun sistem peringatan dini. Jika ada lonjakan impor yang tidak wajar atau indikasi praktik dagang tidak adil, harus ada mekanisme respons yang cepat dan terstruktur.
Kelima, berikan dukungan finansial nyata. Tidak harus sebesar Korea atau Inggris, tetapi harus ada entah dalam bentuk modal kerja, insentif fiskal, atau skema lainnya yang meningkatkan daya saing industri.
Keenam, jalankan diplomasi perdagangan yang aktif. Regulasi seperti (Carbon Border Adjustment Mechanism) CBAM di Eropa yang mengancam ekspor baja Indonesia. Pemerintah perlu duduk di meja perundingan dan memperjuangkan pengecualian agar akses pasar ekspor tidak tertutup.
CBAM adalah kebijakan Uni Eropa yang mewajibkan produk impor dari luar Eropa untuk membayar biaya karbon sesuai dengan emisi yang dihasilkan selama proses produksinya. Hal ini bisa memperberat masuknya produk indonesia ke Eropa karena dianggap sangat kotor dalam emisi karbon.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
