"Dengan demikian, kebutuhan pupuknya juga besar. Sedangkan alokasi pupuk yang diterima masing-masing daerah juga belum sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)," kata Marwan Jafar, dilansir dari Antara, Senin, 25 Juli 2022.
Ia mengungkapkan hasil reses di Kabupaten Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan, keluhan masyarakat memang soal jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi. "Kami berharap pemerintah sesegera mungkin mencari solusi soal pupuk ini. Karena kondisi saat ini langka dan mahal sehingga menjerat petani," ujarnya.
Menurut dia permasalahan pupuk memang masalah serius, karena sampai ditindaklanjuti DPR dengan menggelar rapat gabungan antara Komisi IV DPR dengan Komisi VI dan VII, meskipun domain soal pupuk pada Komisi IV.
| Baca: Tantangan RI Hadapi Geopolitik Perdagangan Sektor Kelapa Sawit |
Sebelumnya, imbuhnya, pihaknya juga mengusulkan adanya regionalisasi pupuk serta pemberantasan mafia pupuk. Apabila tidak ada perubahan, kata dia, tentu kondisinya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya akan selalu muncul permasalahan.
"DPR juga cukup keras hingga meminta pemerintah melakukan keterbukaan data dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Jika tidak selesai bahkan muncul ancaman kalau tidak selesai bisa dipansuskan," ujarnya.
Aspirasi lain yang diterima, yakni soal berkurangnya guru di Sekolah Dasar (SD) karena banyak yang pensiun. Sedangkan yang menggantikan guru honorer dengan gaji yang sangat kecil, sehingga ketika berkeluarga juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Untuk itu, imbuh dia, pemerintah perlu segera mengangkat lagi PNS tenaga kependidikan, karena kasihan sekolah dan muridnya jika tenaga guru sangat minim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
