"Ini menyangkut hidup orang banyak jadi jangan main-main," kata juru bicara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mikhael Sinaga melalui keterangan tertulis, Selasa, 20 Agustus 2022.
Masalah lain yang menjadi pertanyaan kebijakan impor beras diambil yaitu perbedaan data. Perbedaan terjadi pada data Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kementerian Pertanian (Kementan).
"Namun nyatanya data di Bapanas dan Bulog terdapat perbedaan yang signifikan dengan data yang di Kementerian Pertanian," ungkap dia.
Dirinya pun meminta data terkait stok beras ini bisa segera disamakan. Sehingga kebijakan impor beras tak menuai polemik.
"Data-data ini harus disamakan, jangan sampai akhirnya data yang berbeda-beda ini justru merugikan para petani lokal," sebut dia.
| Baca juga: Beras Impor Masuk, Bulog Jamin untuk Stabilisasi Harga |
Selain itu, dia menilai kebijakan impor beras mencederai usaha Presiden Joko Widodo. Padahal, Kepala Negara ketujuh itu baru saja menerima penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) pada 14 Agustus 2022 lalu.
Penghargaan diberikan IRRI karena menilai Indonesia berhasil menerapkan swasembada pangan. Serta menerapkan sistem pertanian yang tangguh.
"Coba pikirkan, sepanjang tahun 2019-2021, Indonesia tercatat tak mengimpor beras tapi kok sekarang malah impor," ujar dia.
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
