Ilustrasi Kementerian Perindustrian - - Foto: dok Setkab
Ilustrasi Kementerian Perindustrian - - Foto: dok Setkab

Kemenperin Bidik Nilai Substitusi Impor 35% Capai Rp152 Triliun

Husen Miftahudin • 29 April 2021 18:15
Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah meluncurkan program substitusi impor 35 persen pada 2022. Langkah strategis ini guna meningkatkan produktivitas dan daya saing industri Tanah Air, sehingga mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional.
 
"Nilai substitusi impor ditargetkan sebesar Rp152,83 triliun atau 35 persen dari potensi impor 2019 yang mencapai Rp434 triliun," kata Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 29 April 2021.
 
Masrokhan menyebutkan, upaya-upaya yang dilakukan Kemenperin dalam mengakselerasi penurunan impor sekaligus merupakan langkah untuk meningkatkan utilisasi di sektor industri. Salah satunya adalah pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

"Apalagi potensi dari APBN mencapai Rp607 triliun, yang terdiri atas Belanja Barang senilai Rp357,4 triliun, dan Belanja Modal Rp250,3 triliun. Sejak Timnas P3DN diluncurkan pada 2018, Kemenperin telah mengeluarkan sertifikat TKDN untuk lebih dari 10 ribu produk. Tentunya ke depan kami akan akselerasi ini," imbuhnya.
 
Kebijakan lainnya yang bisa menjadi pengungkit, yakni penurunan harga gas industri. Pada 2020, terdapat 176 perusahaan dari tujuh sektor tersebut yang mendapat fasilitas tersebut. Dengan adanya fasilitasi ini, ungkap dia, beberapa perusahaan mulai merencanakan untuk memperbarui teknologi agar dapat memanfaatkan gas bumi dengan lebih efisien.
 
Terkait implementasi kebijakan harga gas industri tersebut, di Jawa bagian barat telah tercover 100 persen sedangkan Jawa bagian timur baru 82 persen. Sementara itu, di wilayah Sumatra bagian utara dan Sumatra sekitar 20 persen sampai 30 persen.
 
"Kami menargetkan agar sektor penerima kebijakan penurunan harga gas ini dapat bertambah dan coverage-nya makin meningkat," tegasnya.
 
Masrokhan menyampaikan, upaya hilirisasi industri juga ditempuh lewat pengembangan industri smelter, seperti smelter nikel, nikel kobalt, aluminium, tembaga dan besi baja. Saat ini, secara total Indonesia sudah punya sebanyak 30 smelter yang beroperasi, sedangkan yang tahap konstruksi sekitar 20 smelter, dan dalam tahap feasibility study ada sembilan smelter.

 
"Seluruhnya kami dorong demi penguatan hilirisasi industri pertambangan dan memperkokoh struktur industri. Implikasi dari kebijakan ini, di antaranya adalah sektor industri logam dasar pada 2020 tumbuh 5,87 persen, ekspornya ikut tumbuh hingga 30 persen, dan menyumbang devisa negara sebesar USD22 miliar," papar dia.
 
Oleh karena itu, pada 2021 pihaknya akan melanjutkan tren positif ini, apalagi rencana hilirisasi industri ini akan juga akan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen baterai untuk kendaraan listrik.
 
Kebijakan berikutnya, Kemenperin terus terlibat aktif dalam program Bangga Buatan Indonesia. Manfaatnya antara lain menciptakan nilai tambah bagi sektor industri kecil menengah (IKM), meningkatkan permintaan terhadap produk IKM, dan meningkatkan jumlah IKM yang on-boarding.

 
"Pada Mei 2021, Kemenperin akan meluncurkan Festival Joglosemar yang menampilkan para pelaku IKM terbaik dari daerah Jogja, Solo, dan Semarang. Acara tersebut akan diisi dengan webinar, bimbingan teknis, dan pelatihan bagi IKM," pungkas Masrokhan.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(Des)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan