Ilustrasi bahan baku obat herbal - - Foto:  Shutterstock
Ilustrasi bahan baku obat herbal - - Foto: Shutterstock

Tekan Impor, Obat Herbal Indonesia Harus Masuk Program JKN

Ekonomi impor obat herbal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Ilham wibowo • 06 November 2020 17:39
Jakarta: Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro menilai obat herbal Indonesia harus masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini demi menekan impor bahan baku obat yang berasal dari unsur kimia.
 
"Betul sudah dibuat di Indonesia akan tetapi bahan bakunya ternyata 95 persen itu impor dan itu artinya cukup menguras devisa kita apalagi berbicara obat ini salah satu top prioritas nasional Karena bagaimanapun semua orang di Indonesia itu ingin sehat dan tidak mau terjangkit penyakit," kata Bambang dalam sebuah webinar, Jumat, 6 November 2020.
 
Menurutnya, produk obat di Indonesia mayoritas mengandalkan bahan baku dari luar negeri. Sebab Indonesia baru mampu menguasai industri hilir. Karena itu, ia mendorong penggunaan bahan baku obat herbal yang sumbernya sangat berlimpah dari dalam negeri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Obat herbal yang perlu diciptakan misalnya mengatasi jenis penyakit yang kerap diidap masyarakat Indonesia. Mulai dari penyakit ringan hingga penyakit jantung, diabetes dan penyakit ginjal.
 
"Pemerintah terutama di kementerian kami sudah menjadikan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) ini sebagai salah satu prioritas riset nasional yang kita mulai dengan identifikasi obat jenis apa yang mau kita targetkan," ujar dia.
 
Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin Muhammad Khayam mengatakan bahan baku obat impor lebih diminati industri farmasi lantaran harganya yang lebih murah. Apalagi nilainya lebih ekonomis sehingga memiliki daya saing tinggi di pasar bebas.
 
"Masalah perhitungan bisnis memang yang membuat kenapa industri bahan baku ini kurang menarik di dalam negeri, karena volume dan kelayakan ekonomi. Kalau kita hanya pasarnya Indonesia saja tidak menarik tapi kalau misalnya pasarnya ASEAN ini cukup menarik," ungkapnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan Kefarmasian, Kemenkes Dita Novianti Sugandi Argadiredja menambahkan, pihaknya mendukung penggunaan obat yang sepenuhnya di buat di dalam negeri pada produk OMAI. Hanya saja, penggunaannya belum bisa dimasukkan pada Program JKN.
 
"Memang ada satu rangkaian proses yang harus kita ikuti, mungkin bisa diusulkan selama memang memenuhi kriteria dalam penyusunan formularium nasional," ujar dia.
 
Adapun daftar produk obat yang digunakan dalam program kesehatan nasional telah diatur dalam Permenkes No.54 Tahun 2018 tentang Penyusunan Dan Penerapan Formularium Nasional Dalam Penyelenggaraan Program JKN. Produk tersebut perlu melalui serangkaian tahapan standar yang ketat sebelum digunakan. 
 
 
 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif