Ia menjelaskan dua juta data tersebut bukan data kasus positif yang ditutupi, melainkan kasus-kasus negatif yang belum terlaporkan.
"Sebenarnya bukan dua juta kasus positif yang belum masuk. Tetapi, ada banyak hasil tes negatif yang tertunda untuk dilaporkan oleh laboratorium. Karena jumlah tes yang besar dan tenaga entry terbatas, laboratorium cenderung lebih dahulu melaporkan hasil positif agar bisa segera ditindaklanjuti," kata Jodi dalam keterangan tertulis, Minggu, 7 Februari 2021.
Menurutnya, beberapa pihak dinilai salah menangkap maksud dari apa yang disampaikan Luhut dalam pertemuan virtual dengan epidemiolog pada Kamis, 4 Februari 2021 lalu. Maksud dari pernyataan Luhut sebenarnya adalah dua juta data yang belum terlapor tersebut bila dilaporkan akan berpengaruh pada penurunan positivity rate, karena merupakan data-data negatif covid-19.
"Jadi ketika data tersebut nanti sudah terintegrasi dan dimasukkan, angka positivity rate juga akan turun karena memang banyak data kasus negatif yang tertunda untuk dilaporkan sebelumnya. Jadi artinya bukan ada kasus positif yang ditutupi dan yang ditakutkan terjadi lonjakan rasa-rasanya tidak akan terjadi," ungkapnya.
Pemerintah pun tak menampik integrasi data masih menjadi masalah dalam penanganan covid-19. Sejak awal Luhut juga terus fokus pada integrasi sistem manajemen yang baik, sehingga data yang disampaikan bisa faktual dan nyata.
"Memang ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Tapi Menko Luhut melihat pandemi ini sebagai momentum yang tepat bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem database kita, bukan hanya di bidang kesehatan, tapi lainnya juga. Supaya ke depan kita bisa punya sistem manajemen data yang baik," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
