"Kerangka kerja ini akan berfokus pada empat pilar kunci untuk menegakkan komitmen bersandar tinggi yang akan memperdalam peran serta ekonomi kita di kawasan ini," kata Pejabat Ekonomi Kedutaan Besar AS, dalam media briefing, Jumat, 3 Juni 2022.
Adapun keempat pilar tersebut, pertama, ekonomi yang terhubung yang mencakup standar dalam ekonomi digital, termasuk standar data lintas batas dan lokalisasi data. Selain itu, AS akan mendorong para mitra untuk memanfaatkan digitalisasi serta mendorong usaha kecil dan menengah mendapat manfaat dari berkembangnya e-commerce di kawasan ini.
Kedua, ekonomi yang tangguh, yaitu komitmen untuk mengantisipasi masalah rantai pasok dan mencegah disrupsi rantai pasok secara lebih baik untuk mewujudkan ekonomi yang lebih tangguh. Dalam hal ini negara-negara akan mencegah lonjakan harga yang mengakibatkan tingginya harga akibat disrupsi rantai pasok.
"Kami bermaksud melakukan ini dengan membangun sistem peringatan dini, memetakan rantai pasokan mineral penting, sebagaimana Indonesia sedang mendorong industrialisasi di sektor mineral, serta meningkatkan kemudahan penelusuran dalam sektor-sektor kunci, serta mengkoordinasikan upaya diversifikasi," ungkapnya.
Ketiga, pilar yang juga dinilai penting adalah ekonomi bersih, dimana AS akan mendorong komitmen bersama di bidang energi bersih dan dekarbonisasi. Ia menyebut, kerangka IPEF juga mendorong penanggulangan krisis iklim, termasuk di bidang energi terbarukan, menghilangkan karbon, efisiensi energi, dan transisi energi untuk pengurangan emisi.
Pilar terakhir adalah menyangkut masalah ekonomi yang adil, yaitu komitmen untuk memberlakukan dan menegakkan peraturan perpajakan yang efektif, anti pencucian uang, dan anti suap yang sejalan dengan kewajiban multilateral. Di samping itu upaya bersama pemberantasan korupsi juga akan menjadi perhatian bersama.
"Ini akan mencakup ketentuan-ketentuan terhadap pertukaran informasi pajak, dimana Indonesia juga telah mengambil langkah untuk itu. Juga pemidanaan kasus suap sesuai dengan standar PBB, serta implementasi dari rekomendasi kepemilikan yang menguntungkan yang efektif untuk memperkuat upaya kami memberantas korupsi," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
