Ilustrasi industri rokok - - Foto: Antara/ Aguk Sudarmojo
Ilustrasi industri rokok - - Foto: Antara/ Aguk Sudarmojo

Produksi Rokok Anjlok 40% Dihantam Cukai dan Covid-19

Ekonomi industri rokok tembakau
Husen Miftahudin • 19 Mei 2020 12:51
Jakarta: Industri rokok Tanah Air kian terhimpit imbas kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan meluasnya penyebaran virus korona (covid-19). Salah satu industri penyumbang cukai terbesar Indonesia itu diperkirakan mengalami penurunan produksi hingga 40 persen tahun ini.
 
"Dengan adanya kenaikan tarif cukai itu kami perkirakan ada penurunan produksi sekitar 15 persen, ditambah lagi ada wabah covid-19 sekarang. Jika nanti pemerintah dan kita tidak bisa menyelesaikan pandemi covid-19 sehingga wabah ini berlarut-larut, kami memprediksi akan ada penurunan di 2020 ini sekitar 40 persen," kata Ketua Gabungan Pabrik Rokok (Gapero) Surabaya Sulami Bahar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2020.
 
Kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2019 yang ditandatangani pada 18 Oktober 2019. Dalam PMK tersebut pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau sebesar 23 persen dan harga jual eceran (HJE) sebanyak 35 persen, berlaku efektif 1 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berdasarkan hitungan Sulami, kenaikan cukai dan HJE rokok telah mengurangi produksi dan penjualan produk rokok sebesar 15 persen dari tahun sebelumnya. Namun ia juga mengkhawatirkan adanya perubahan pola konsumsi rokok masyarakat yang diprediksi bakal beralih pada rokok dengan harga terjangkau dan ilegal.
 
Akibatnya rokok ilegal tersebut bakal menekan penjualan rokok legal sebesar 15 persen. Itu berarti, sebutnya, pendapatan pemerintah dari cukai rokok pun berkurang sebanyak 15 persen.

 
"Jadi dengan dikeluarkannya regulasi kenaikan tarif cukai, sekarang ini sudah berdampak pada penurunan produksi hingga 15 persen. Sebaliknya, dengan tarif cukai yang tinggi itu bisa jadi malah merugikan negara karena mereka yang tidak sanggup membeli rokok mahal akan beralih kepada rokok murah atau ilegal, sehingga pendapatan negara malah berkurang," tukas Sulami.
 
Di sisi lain, ucapnya, industri hasil tembakau justru telah membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan penghentian penularan covid-19. Hal ini terlihat dari adanya PMK 19/2020 yang mengizinkan pemerintah daerah menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk membiayai kegiatan pencegahan penularan covid-19 di daerahnya masing-masing.
 
"Pemerintah itu mendapatkan kontribusi dari rokok. Saat ini diakui atau tidak, rokok itu benar-benar kontribusinya (pencegahan covid-19) itu nyata. Dana industri rokok bisa jadi dana DBHCHT yang bisa digunakan untuk pencegahan penularan covid-19," tutur Sulami.

 
Namun demikian Sulami menyampaikan semua anggotanya masih melakukan kegiatan usaha, sehingga masih tetap menyerap tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Termasuk patuh terhadap protokol pencegahan covid-19.
 
"Saya rasa industri rokok masih mampu membantu menggerakkan perekonomian masyarakat sampai sekarang. Kalau pandemi itu sampai berlarut-larut, kami perkirakan produksi akan mengalami penurunan sekitar 40 persen karena penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) itu sangat berpengaruh," pungkas Sulami.
 

(Des)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif