"Langkah-langkah mitigasi yang kita kerjakan tahun 2020 ini harus diperkuat lagi untuk tahun 2021," kata Jokowi saat rapat terbatas terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 9 Maret 2020.
Jokowi menyebut pemerintah tetap optimistis meski pertumbuhan ekonomi dunia melambat dan volume perdagangan global menurun. Pada 2019, perekonomian Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,02 persen di tengah situasi dan kondisi tersebut.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meyakini dengan reformasi struktural perlambatan ekonomi dunia dapat dihadapi. Bahkan, bisa menciptakan sebuah momentum baru bagi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia.
Baca: Korona Menghadang, Ekonomi RI Diyakini Tumbuh 5,4%
Jokowi menghendaki perekonomian nasional tumbuh secara berkualitas. Sehingga, kebijakan fiskal pada tahun mendatang harus memberikan stimulus bagi peningkatan daya saing ekonomi nasional, penciptaan nilai tambah, dan pemerataan pembangunan.
"Daya tarik investasi harus terus ditingkatkan agar bisa membuka banyak lagi lapangan kerja baru. Insentif bagi tumbuhnya industri manufaktur juga harus diberikan terutama yang berkaitan dengan industri padat karya," ucapnya.
.jpg)
Ilustrasi. MI/Mohamad Irfan
Jokowi menambahkan hilirisasi industri sebagai salah satu langkah transformasi ekonomi negara juga harus didorong, termasuk bagi industri di kawasan Indonesia bagian timur. Di saat bersamaan, pemerintah harus memberikan prioritas bagi pengembangan industri substitusi impor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan.
"Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah juga harus terus dilakukan sehingga mampu naik kelas, masuk dalam supply chain nasional maupun global. Saya minta diberikan perhatian khusus pada program KUR (Kredit Usaha Rakyat), Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), UM (Ultra Mikro), juga Bank Wakaf Mikro," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
