Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho menilai hal itu menjadi pembuka kotak pandora atas kejanggalan jumlah harta kekayaan pribadi dan perilaku hedonis di kalangan pejabat DJP Kemenkeu. Apalagi, menjadi rahasia umum bahwa para pejabat di lingkungan DJP dan DJBC Kemenkeu memiliki harta kekayaan cukup fantastis.
"Dan tidak sesuai dengan normal take home pay atau gaji resmi yang diterima setiap bulan sebagaimana peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PGPS) yang ada jika ditelusuri termasuk tunjangan khusus yang diterimanya pula secara formal," ujar Hardjuno, dilansir dari keterangan tertulisnya, Selasa, 7 Maret 2023.
Adapun di awal tahun ini citra pemerintah tercoreng oleh ulah dua orang pejabat di Kemenkeu yaitu Pejabat Eselon III alias Kabag Umum Kanwil Pajak Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo dan viralnya pamer harta Kepala Bea Cukai Jogja yang juga baru Eselon II Eko Darmanto.
| Baca: Ada 85 Pinjol Ilegal "Cari Mangsa" Selama Februari 2023 |
Hardjuno menegaskan pengusutan tuntas atas harta kekayaan tidak wajar kedua pejabat Kemenkeu ini harus menjadi pintu masuk untuk menelusuri dan memeriksa harta kekayaan pejabat-pejabat di Kemenkeu yang lainnya. Sebab, patut diduga masih banyak pejabat di Kemenkeu yang memiliki harta jumbo tetapi belum terungkap.
Puncak gunung es gaya hidup hedonis
Menurut Hardjuno, kasus Rafael Alun dan Eko Darmanto hanya puncak gunung es dari gaya hidup hedonis pejabat-pejabat di lingkungan Kemenkeu khususnya di DJP dan DJBC. Intinya, tambahnya, perilaku oknum pejabat Kemenkeu yang overconfidence menggunakan kekuasaannya untuk kesenangan pribadi.
"Ini mengerikan dan menjadi bibit lahirnya kecemburuan sosial. Apalagi ini, terjadi di saat angka kemiskinan di Indonesia meningkat," urainya.
Kecemburuan sosial ini, lanjutnya, juga bisa memicu instabilitas politik menjelang tahun politik 2023-2024. Untuk itu, Hardjuno mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan evaluasi menyeluruh kepada seluruh pegawainya agar kejadian hedonisme ini tidak terulang lagi.
"Saya kira, ini menjadi PR bagi Menkeu Sri Mulyani agar mengevaluasi secara menyeluruh kepada pegawainya agar tidak ada kejadian seperti ini terulang lagi," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
"Ini mengerikan dan menjadi bibit lahirnya kecemburuan sosial. Apalagi ini, terjadi di saat angka kemiskinan di Indonesia meningkat," urainya.
Kecemburuan sosial ini, lanjutnya, juga bisa memicu instabilitas politik menjelang tahun politik 2023-2024. Untuk itu, Hardjuno mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan evaluasi menyeluruh kepada seluruh pegawainya agar kejadian hedonisme ini tidak terulang lagi.
"Saya kira, ini menjadi PR bagi Menkeu Sri Mulyani agar mengevaluasi secara menyeluruh kepada pegawainya agar tidak ada kejadian seperti ini terulang lagi," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
