Ilustrasi investasi. Foto : MI/Irfan.
Ilustrasi investasi. Foto : MI/Irfan.

Serikat Pekerja Nasional Sepakat Hambatan Investasi Harus Musnah

Ekonomi realisasi investasi
Eko Nordiansyah • 11 Mei 2020 19:17
Jakarta: Ketua Umum Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristandi mengatakan pihaknya sepakat hambatan-hambatan dalam perizinan investasi di Indonesia harus diberantas. Dirinya menegaskan bahwa secara prinsip pihaknya tidak anti terhadap investasi sama sekali.
 
"Jadi prinsip secara umum bahwa kami tidak anti investasi sama sekali. Kami juga sangat mendukung ketika keruwetan perizinan investasi yang sudah menjadi rahasia umum yakni lama, berbiaya tinggi, berbelit-belit, dan sebagainya ya itu kita sepakat harus diperjelas, harus diberantas karena itu sangat membebani pengusaha," kata dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Senin, 11 Mei 2020.
 
Menurutnya, ketika pengusaha terbebani dengan masalah sulitnya berinvestasi, maka itu juga akan berdampak terhadap kesejahteraan pekerja. Dirinya menjelaskan, penolakan secara total terhadap omnibus law cipta kerja lebih ditujukan sebagai pintu untuk melakukan negosiasi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini kan soal pengemasan kalimat kita melakukan gerakan saja yang akan lebih mudah diingat. Kalau kemudian kalimatnya panjang akan susah diingat. Jadi sudahlah walaupun ada hal-hal yang diterima ada yang ditolak tapi kemudian kita katakan tolak omnibus law, itu akan lebih mudah diingat. Itu sebenarnya pintu bagi kami untuk melakukan negosiasi, mana yang kami terima mana yang kami tolak," jelas dia.
 
Dirinya menambahkan, pihak KSPN siap berdialog dengan pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan klaster ketenagakerjaan yang ada di dalam pembahasan omnibus law cipta kerja. Apalagi saat ini Indonesia juga menghadapi masalah pengangguran, sehingga memerlukan investasi.
 
"Kami tidak stagnan bahwa yang penting kami tolak, tidak juga. Karena kami paham bahwa hari ini bangsa Indonesia mengalami persoalan pengangguran iya. Ada saudara-saudara kami yang belum bekerja. Kami menyadari betul bahwa ada buruh-buruh honorer yang upahnya jauh di bawah, kami sadar betul akan hal itu," ungkapnya.
 
Ristiandi berharap omnibus law cipta kerja yang bertujuan untuk mempermudah investasi itu tidak juga mengabaikan terhadap kesejahteraan pekerja. Bukan hanya itu, dirinya juga meminta agar pekerjaan yang diciptakan memiliki kepastian jaminan upah dan perlindungan sosial kepada pekerjanya.
 
"Kalau tujuannya untuk mempermudah investasi tapi juga jangan kemudian mengabaikan atau menurunkan terhadap kesejahteraan pekerja yang selama ini sudah ada. Negara memang berkewajiban menyediakan lapangan kerja tapi jangan memberikan asal pekerjaan. Jangan cuma asal kerja tapi jaminan upah yang itdak jelas perlindungan sosialnya diabaikan. Karena rakyat juga punya hak untuk hidup layak," tutupnya.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif