Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO: MI/MOHAMAD IRFAN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO: MI/MOHAMAD IRFAN

Soal Penundaan PPh 21, Menkeu Tunggu Persetujuan Jokowi

Ekonomi pajak spt pajak
Eko Nordiansyah • 06 Maret 2020 07:35
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut keputusan penundaan pembayaran pajak karyawan atau Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 masih menunggu pertujuan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi yang akan memutuskan insentif demi meminimalisir dampak virus korona ke ekonomi.
 
"Nanti itu saya ceritakan sesudah saya presentasikan ke Presiden dulu. Setuju kan Presiden dulu, nanti kita kita lihat semua," kata dia, ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Maret 2020.
 
Dirinya menambahkan, penundaan pembayaran PPh 21 oleh perusahaan bukan pertama kali dilakukan, sebagaimana pengalaman di 2009 lalu. Saat itu terjadi krisis keuangan global sehingga pemerintah memberikan relaksasi berupa penundaan pembayaran PPh 21.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.
 
Bukan hanya PPh pasal 21 saja, menurut Sri Mulyani, pemerintah juga tengah mempertimbangkan pemberian stimulus lain bagi industri. Ada sejumlah insentif yang bisa diberi baik dari PPh pasal 22 impor, PPh pasal 25, hingga percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 
"Kita tengah hitung keseluruhan terutama sektor yang terkena dan kemudian dampak kepada neraca mereka. Dan bagaimna kita bisa bantu sisi korporasi dan masyarakat sekarang sedang difinalkan," jelas dia.
 
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan insentif akan diprioritaskan bagi sekitar 500 importir yang memiliki reputasi baik. Dirinya berharap insentif ini bisa mempermudah impor, khususnya bahan baku yang dibutuhkan industri dalam negeri.
 
"Percepatan prosedur impor, untuk perusahaan yang butuhkan bahan baku alami disrupsi. Sebab produksi dari Tiongkok, Wuhan dan Hubei dan tempat lain alami halangan, gara-gara covid. Kita ingin lakukan relaksasi agar prosedur makin efisien dan tepat," pungkasnya.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif