"Yang terpenting adalah distribusi kita berjalan lancar. Identifikasi wilayahnya kita punya pemetaannya. Ini perintah Bapak Presiden supaya kita semua kementerian bekerja sama menutup defisit. Artinya, tidak ada lockdown, tidak ada isolasi, tidak melakukan penguncian dan tidak membuat rintangan terhadap distribusi pangan," kata Mentan Syahrul di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis, 30 April 2020.
Perbaikan distribusi dilakukan antara Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Perdagangan, sebagai upaya memastikan 11 kebutuhan bahan pokok nasional dalam kondisi aman dan terkendali, yaitu beras, daging sapi dan ayam, minyak goreng, telur, bawang putih, bawang merah, aneka cabai, dan gula.
"Semuanya tidak ada yang kurang karena pemerintah sudah menghitung neraca stok pangan yang ada. Pemberlakuan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dan lockdown beberapa negara memang berpengaruh, namun kami menjamin stoknya aman," ucap Mentan Syahrul.
Selain itu, kata Mentan, masyarakat juga diharapkan bersikap tenang dengan tidak melakukan panic buying yang bisa menimbulkan gejolak pangan. Begitu juga dengan para pedagang agar tidak memanfaatkan situasi ini menjadi kisruh dan keruh.
"Insya Allah kalau masyarakat tidak panik dan tidak ada pedagang yang memainkan situasi ini, maka kebutuhan kita benar-benar aman," kata Mentan Syahrul.
Meski demikian, Mentan Syahrul membenarkan apa yang disampaikan Presiden Jokowi terkait sejumlah provinsi yang mengalami defisit stok. Kata Mentan Syahrul, catatan Kementan hingga April 2020, ada beberapa provinsi yang mengalami defisit produksi. Satu di antaranya, yakni Kalimantan Tengah mengalami minus di atas 10 persen. Kemudian ada dua provinsi yang defisitnya sampai 25 persen. Masing-masing adalah Provinsi Bali dan Kalimantan Barat. Sedangkan sisanya, yakni Sumatera Utara dan Riau mengalami defisit di bawah 25 persen.
"Namun setelah kita intervensi, artinya komoditas komoditas dari daerah yang surplus itu kita alihkan, lalu masuk ke daerah yang defisit, maka hasilnya ada sekitar 28 provinsi yang saat ini dalam kendali. Walaupun dua di antaranya, yaitu Kalimantan Utara dan Maluku, perlu mendapat perhatian lebih," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
