Ilustrasi. Foto: MI/Panca Syurkani
Ilustrasi. Foto: MI/Panca Syurkani

Kebangkitan Ekosistem Pertembakauan Butuh Perlindungan dan Kepastian Hukum

Eko Nordiansyah • 20 Mei 2022 21:30
Jakarta: Pelonggaran aktivitas kegiatan secara umum yang disampaikan pemerintah menjadi angin segar bagi industri untuk pulih dengan menyiapkan sederet strategi. Termasuk industri hasil tembakau (IHT) yang kini tengah berupaya untuk memulihkan diri dan bertumbuh pasca pandemi.  
 
Sekretaris Jenderal AMTI Hananto Wibisono mengatakan, stigma negatif sangat kental melekat pada tembakau. Padahal Indonesia adalah penghasil tembakau kualitas terbaik, sehingga membutuhkan dukungan berupa perlindungan dan kepastian hukum dari pemerintah.
 
"Ada Tembakau Deli, Tembakau Temanggung, Tembakau Jember, Madura, Lombok, semuanya membutuhkan perlindungan pemerintah dan kepastian hukum yang memayungi mulai dari hulu hingga hilir," kata dia dalam diskusi, Jumat, 20 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pengamat hukum dari Universitas Trisakti Ali Rido memaparkan, negara tidak boleh sewenang-wenang dan wajib melindungi ekosistem pertembakauan. Sebagai negara hukum, pemerintah dinilai wajib menjunjung rasa keadilan dalam memberikan kesempatan kepada industri ini untuk bisa tumbuh dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.
 
"Dalam menerbitkan regulasi terkait pertembakauan, stakeholder harus dilibatkan. Pemerintah dalam melakukan implementasi kebijakan harus benar-benar memenuhi rasa keadilan," ungkapnya.
 
Ia menambahkan, produk tembakau adalah produk legal yang dilindungi payung hukum. Oleh karena itu, seluruh bagian dalam ekosistem pertembakauan mulai dari petani, pekerja, pabrikan hingga konsumen berhak mendapat perlakuan yang sama dengan ekosistem industri lainnya.
 
"Ketika berbicara tentang hukum, dalam konteks produk tembakau, saya mencatat ada 12 putusan MK, yang jelas menegaskan bahwa produk tembakau bukan produk yang dilarang untuk diperjualbelikan. Esensi legalitas produk tembakau sudah jelas. IHT telah kontribusi terhadap APBN, ada cukai hasil tembakau yang memberi sumbangsih," jelas dia.
 
Menurut dia, mata rantai elemen IHT seluruhnya sebagai badan hukum telah membayar pajak. Maka, Ali menilai, sudah sewajarnya IHT perlu mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan berimbang. Bahkan di sisi tenaga kerja, ekosistem pertembakauan menjadi sektor padat karya yang menyerap 5,98 juta tenaga kerja.
 
Hananto menyebut, IHT belum diberikan ruang dan kesempatan untuk bertumbuh leluasa. Implementasi peraturan dan kebijakan yang ada dirasa belum berimbang dan adil terhadap IHT membuat sektor ini, dari hulu hingga hilir mulai dari petani, pekerja, pabrikan, hingga konsumen berada dalam ketidakpastian.
 
"Petani tembakau masih berharap tanam dan panen raya dapat maksimal, pabrikan masih punya asa agar serapan dan produksi tetap tinggi. Para pekerja masih terus berjuang mendapatkan kepastian perlindungan dari pemutusan hubungan kerja dan meraih kesejahteraan. Industri menyiapkan strategi untuk tetap bisa bertahan, dan di hilir ada konsumen yang berharap daya beli bisa kembali pulih," katanya.
 
Begitupun dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang menurut Ali perlu dipertanyakan proporsinya secara regulasi. Ia mempertanyakan apakah pemanfaatan dan distribusi DBHCHT sudah dirasakan secara merata dapat oleh para pekerja sektor pertembakauan dari hulu hingga hilir.
 
"Dalam praktiknya, regulasi terkait proporsi dan penyaluran DBHCHT perlu kita pertanyakan. Kembali ke awal, apakah sudah melingkupi porsi yang pas untuk kesejahteraan petani dan pekerja lainnya," pungkas dia.
 
(HUS)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif