Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Survei: Mayoritas Warga Setuju Omnibus Law

Ekonomi Omnibus Law UU Cipta Kerja
Medcom • 16 Oktober 2020 10:00
Jakarta: Penolakan UU Omnibus Law yang dilakukan sekelompok orang terhadap UU Omnibus Law ternyata tidak sepenuhnya mewakili publik. Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan Lembaga survei Indometer.
 
Direktur eksekutif lembaga survei Indometer Leonard SB mengatakan hanya sedikit publik yang mendengar atau mengetahui tentang omnibus law. Hanya 31,2 persen publik yang tahu, dan 68,8 persen tidak tahu.
 
Di antara yang mengetahui, sebanyak 90,1 persen setuju Omnibus Law, 8,6 persen menolak, dan sisanya 1,3 persen tidak tahu/tidak menjawab.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Leonard, ini menjadi catatan kritis bagi pemerintah, rumusan kebijakan yang sangat strategis kurang dikomunikasikan kepada publik. Simpang siurnya informasi menyebabkan muncul tudingan hoaks terhadap isi Omnibus Law.
 
Seperti diketahui, UU Cipta Kerja merupakan paket pertama dari rangkaian omnibus law yang digagas Presiden Jokowi. Tujuan besarnya adalah menyederhanakan regulasi, di mana perubahan terhadap puluhan UU dilakukan sekaligus, tidak satu per satu.
 
“Mereka yang setuju, alasan utama adalah omnibus law bisa menciptakan lapangan kerja (75,4 persen), hanya 13,4 persen tidak setuju, dan 11,3 persen tidak tahu/tidak jawab,” kata Leonard, Jumat, 16 Oktober 2020.
 
Sebanyak 72,1 persen sepakat omnibus law memudahkan perizinan, sementara tidak setuju (15,7 persen), tidak tahu atau tidak menjawab (12,2 persen).
 
Sebanyak 69,4 persen juga setuju omnibus law memulihkan ekonomi nasional, hanya 19,9 persen tidak setuju dan 10,7 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
 
Mayoritas juga setuju omnibus law menghidupkan UMKM (65,3 persen), tidak setuju (23,1 persen), tidak tahu (11,6 persen).
 
Lalu mendorong investasi 60,5 persen setuju, 19,0 persen tidak setuju, 20,5 persen tidak tahu. Menyederhanakan birokrasi 56,1 persen setuju, 15,7 persen tidak setuju, 28,2 persen tidak tahu
 
Mereka juga setuju omnibus law menyelesaikan tumpang-tindih perundang-undangan (52,2 persen), tidak setuju 26,4 persen dan tidak tahu 21,4 persen.
 
Naiknya pemberitaan seputar omnibus law selama sepekan belakangan bisa jadi meningkatkan pengetahuan publik. “Pemerintah harus bisa menjelaskan secara transparan substansi omnibus law dan mengapa sangat dibutuhkan Indonesia,” kata Leonard.
 
Survei Indometer dilakukan pada 25 September-5 Oktober 2020 melalui sambungan telepon kepada 1.200 responden dari seluruh provinsi yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error sebesar 2,98 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
 
(FZN)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif