Menteri Perdagangan M Lutfi. Foto: MI/Abdullah
Menteri Perdagangan M Lutfi. Foto: MI/Abdullah

Genjot Ekspor Nonmigas, Pemerintah Optimalisasi Perjanjian Perdagangan

Ekonomi ekspor Kementerian Perdagangan M.Lutfi
Annisa ayu artanti • 09 Februari 2021 12:44
Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengoptimalisasi perjanjian perdagangan untuk meningkatkan ekspor nonmigas dan mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.
 
"Untuk mencapai target pertumbuhan ekspor nonmigas, kita harus membuka pasar Indonesia dan berkolaborasi dengan berbagai negara melalui perjanjian dagang yang sudah ada," kata Menteri Perdagangan M. Lutfi dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 Februari 2021.
 
Ia menjelaskan sejumlah perjanjian perdagangan seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA), Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA), Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) dapat dimanfaatkan untuk mendorong ekspor produk yang lebih banyak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Hal itu sekaligus sebagai upaya meningkatkan nilai tambah masing-masing produk yang diekspor," ujarnya.
 
Meskipun neraca perdagangan Indonesia pada 2020 mencatatkan surplus sebesar USD 21,7 miliar dan menjadi yang tertinggi sejak 2012. Lutfi menilai hal tersebut perlu diwaspadai karena surplus neraca perdagangan disebabkan penurunan impor yang lebih tajam dibandingkan penurunan ekspornya.
 
Ekspor selama 2020 hanya turun 2,6 persen, sementara impor turun hingga 17,3 persen.
 
Oleh karena itu, upaya menggenjot ekspor harus terus dilakukan. Lebih lanjut untuk memastikan ekspor terus berjalan, Lutfi memastikan pemerintah akan terus mengawal dan memastikan pengamanan perdagangan produk-produk Indonesia di luar negeri dengan diplomasi perdagangan.
 
"Selama pandemi covid-19, tercatat ada 37 kasus pengamanan perdagangan dari 14 negara, terrorist dari 24 kasus antidumping dan 14 kasus safeguard. Pemerintah juga berkomitmen menjalani proses baku penyelesaian sengketa di WTO terkait bahan mentah Indonesia dan hambatan perdagangan produk biodiesel berbahan baku minyak sawit oleh Uni Eropa," pungkasnya.
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif