Meskipun terjadi kelebihan penyerapan, namun pemerintah belum akan memutuskan skema untuk menekan penyaluran subsidi LPG agar tidak membengkak di tahun selanjutnya. Padahal sejak beberapa tahun belakangan, pemerintah telah mengkaji penerapan skema penyaluran subsidi tertutup, yakni diberikan dalam bentuk uang pada target yang tepat sasaran, bukan mensubsidi dalam bentuk barang seperti yang masih diterapkan saat ini.
Menurut Plt Direktur Usaha Hilir Migas Ditjen Migas Soerjaningsih, hingga saat ini Kementerian ESDM masih membahas penerapan skema tersebut bersama Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan kementerian teknis lainnya.
"Perkembangannya masih dalam pembahasan dengan PMK dan mohon bersabar kapan akan kita tetapkan. Yang pasti keputusan di 2021 ini, kita masih menggunakan pola subsidi yang lama," ujar Soerjaningsih dalam paparan kinerja migas di Jakarta, Senin, 18 Januari 2021.
Adapun PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha penyalur LPG subsidi mengaku siap melaksanakan penugasan dari pemerintah apabila implementasinya dilakukan tertutup, termasuk dengan menggunakan barcode atau metode biometrik wajah.
“Sampai saat ini, kami masih menunggu perintah lebih lanjut dan kami menjalankan pengontrolan ketat di lembaga penyalur LPG 3 kg agar sesuai peruntukan,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina Putut Andrianto.
Berdasarkan data Kementerian ESDM produksi elpiji dalam negeri hanya 1,94 juta metrik ton. Artinya, dalam kurun waktu 2020, negara mengimpor elpiji sebesar 5,2 juta metrik ton elpiji.
Sementara itu, dalam APBN 2021, alokasi LPG subsidi ditetapkan sebesar 7,8 juta ton, lebih tinggi dari serapan dan alokasi tahun lalu. Alasannya mempertimbangkan kondisi pandemi yang membuat aktivitas masyarakat banyak berada di rumah, sehingga kebutuhan LPG mengalami peningkatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
