"Menumpuknya utang indonesia baik utang publik dan swasta berpotensi merugikan generasi milenial," kata Peneliti Center of Industry, Trade and Investment Indef Dzulfian Syafrian dalam diskusi virtual, Rabu, 24 Maret 2021.
Ia menjelaskan para pengambil kebijakan saat ini membuat kebijakan khususnya di sektor ekonomi tanpa latar belakang yang merepresentatifkan kondisi di masa depan. Padahal di masa depan kaum muda dan produktif yang akan menanggung beban utang dan dosa sejarah yang dibuat generasi sebelumnya.
"Idealnya para pengambil kebijakan memiliki latar belakang dari semua atribut ini, termasuk usia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil akan melalui proses komunikasi yang intens dan mampu menampung aspirasi kepentingan berbagai pihak yang terkait khususnya mereka yang berpotensi dirugikan," jelasnya.
Berdasarkan model utang, Dzulfian menjelaskan tren utang di Indonesia untuk utang negara di era Presiden Joko Widodo dan era Susilo Bambang Yudhoyono sedikit berbeda.
Di era SBY cenderung seimbang antara berutang ke luar dan dalam negeri. Sedangkan Jokowi cenderung mengandalkan utang dalam negeri. Namun keduanya memiliki kesamaan yakni memilih model utang jangka panjang.
"Mayoritas utang lebih banyak jangka panjang daripada jangka pendek. Sehingga bebannya di generasi berikutnya," ucapnya.
Sementara untuk utang swasta, lanjut Dzulfian, utang di era keduanya lebih cenderung memilih utang dalam mata uang asing dibandingkan rupiah dengan alasan biaya lebih murah dan model utang merupakan utang jangka panjang.
"Hal itu tentunya akan menjadi beban bagi generasi mendatang, terlebih jika utang-utang tidak dikelola prudent," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
