"Vaksinasi ini opsional, tidak wajib, masyarakat bisa memilih, karena tidak semua orang bisa terdaftar di badan usaha atau badan hukum," kata Plt Direktur Utama Kimia Farma Diagnostika Agus Chandra, dilansir dari Antara, Senin, 12 Juli 2021.
Perusahaan yang merupakan cucu usaha PT Kimia Farma (Persero) ini menjadi pelaksana kegiatan vaksinasi gotong royong individu untuk masyarakat umum yang tidak terdaftar di badan usaha maupun badan hukum.
Selain menyediakan vaksin di klinik, Kimia Farma Diagnostika juga akan memperluas jangkauan penyediaan vaksin berbayar mulai dari bandara hingga ke pusat-pusat perbelanjaan di berbagai kota besar usai pemerintah mencabut kebijakan PPKM darurat.
Berdasarkan aturan pemerintah, harga vaksin berbayar per dosis Rp321.660 ditambah dengan harga layanan Rp117.910 sehingga harga per dosis vaksin yang dibebankan kepada penerima manfaat seharga Rp439.570 per dosis.
Setiap orang mendapatkan injeksi sebanyak dua kali, sehingga harga paket lengkap vaksin berbayar itu mencapai Rp879.140 per individu.
Sebelumnya Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan pemerintah tetap menjalankan program vaksinasi gratis meski ada layanan vaksin berbayar yang dijalankan Kimia Farma dan Bio Farma.
Menurutnya, kebijakan itu menjadi alternatif untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi nasional dan target kekebalan kelompok. "Vaksin gratis pemerintah tetap berjalan. Semua lokasi vaksin gratis bisa masyarakat akses," kata Arya Sinulingga.
Arya menjelaskan vaksinasi berbayar masuk program vaksinasi gotong royong lantaran sebelumnya hanya perusahaan berbadan hukum saja yang boleh menyelenggarakan untuk para karyawan.
Menurutnya, pemerintah membuka vaksinasi gotong royong untuk perorangan agar akselerasi semakin cepat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
