Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Foto : Bappenas.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Foto : Bappenas.

Bappenas Akui Ketimpangan Infrastruktur dan Energi Masih Terjadi di Wilayah Barat-Timur

Ekonomi infrastruktur Bappenas
Suci Sedya Utami • 15 Juni 2021 10:12
Bali: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengakui kesenjangan infrastruktur dan penyediaan energi masih terjadi antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.
 
Hal tersebut ia utarakan dalam rapat tingkat menteri bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto.
 
Ia mengatakan biaya konstruksi di wilayah timur lebih mahal dibandingkan di wilayah barat. Ketimpangan juga terlihat pada muatan di wilayah timur yang lebih rendah dan terbatasnya pelabuhan feeder.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tidak hanya itu, rasio elektrifikasi, ketersediaan air minum dan air bersih juga akan kita pastikan. Lalu apa kira-kira hambatan terkait dengan fiskalnya atau ada program-program nonfiskal termasuk konvergensinya dengan DAK. Kami memerlukan konfirmasi dari bapak-bapak,” tutur Suharso dalam keterangan resmi, Selasa, 15 Juni 2021.
 
Isu strategis lainnya yang turut dibahas antara lain jalan Tol Trans Sumatera, kualitas jalan daerah, angkutan umum massal perkotaan, jaringan pelabuhan utama, pembangkit listrik, waduk multiguna, akses air minum perpipaan, percepatan pengelolaan persampahan, penanganan permukiman kumuh, dan satu juta rumah susun perkotaan.
 
Berdasarkan laporan The Global Competitiveness Index 2019, daya saing infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 72 dari 141 negara, tertinggal dari Malaysia, Tiongkok, dan Thailand. Rendahnya daya saing infrastruktur Indonesia ditunjukkan oleh indikator tingginya biaya logistik sebesar 24 persen dari PDB dan rendahnya kinerja logistik.
 
“Ada beberapa hal yang masih menjadi target kita yaitu waktu tempuh lalu lintas utama di jalan di Indonesia yang masih tinggi, angkutan massal perkotaan yang menjadi PR yang perlu dibenahi, tenaga listrik yang belum tuntas perlu menjadi perhatian kita, kebersihan air baku yang masih kecil dibanding negara lain. Juga, bagaimana kita bisa meningkatkan perumahan layak di samping menyelesaikan permukiman kumuh di perkotaan di Indonesia,” ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas J. Rizal Primana.
 
Lebih lanjut Suharso menambah beberapa major project pemerintah yang memperkuat komitmen dan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di sektor energi dan ketenagalistrikan, yaitu akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, infrastruktur jaringan gas kota untuk empat juta sambungan rumah, pembangunan dan pengembangan kilang minyak, serta infrastruktur ketenagalistrikan.
 
“Khusus energi, dalam hal ini pertambahan bauran energi, yang sudah saya lihat lajunya tidak terlalu tinggi karena ini berkaitan dengan Gas Rumah Kaca. Kemudian, pada saat yang sama, meningkatkan konsumsi energi tentu lebih bagus, kalau bisa dari sumber energi nonkonvensional,” pungkas Suharso.
 
(SAW)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif