"Garuda ini mau kita apakan?" tanya Anggota Komisi XI M Misbakhun saat menghadiri rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 November 2021.
Menurutnya, pemerintah sudah menggelontorkan trilinan rupiah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Garuda Indonesia. Namun, kondisi maskapai flag carrier itu tak membaik.
"Garuda dapat dari PMN, sementara tidak memperbaiki situasi," katanya.
Oleh karena itu, persoalan di Garuda bukan hanya menyangkut suntikan dana. "Pemegang sahamnya adalah Ibu (Menkeu), ini kan bisnis modelnya harus diperbaiki, atau seperti apa?" kata mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu.
Saat ini Garuda Indonesia menanggung utang yang mencapai USD7 miliar atau di atas Rp100 triliun. Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam laporan terakhirnya membeberkan pemegang saham Garuda ialah pemerintah (65,4 persen), PT Trans Airways (28,27 persen), dan publik (11,19 persen).
Misbakhun menyatakan Garuda Indonesia memiliki nilai historis sehingga harus dipertahankan. "Penting bagi negara memiliki simbol seperti itu," katanya.
Menkeu Sri Mulyani dalam raker itu merencanakan dana suntikan untuk BUMN melalui PMN pada 2022 mencapai Rp 35,5 triliun. Namun, dalam daftar BUMN penerima PMN itu tak ada nama Garuda Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
