Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam Workshop Nasional Exit Strategy Proyek UPLAND yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Kementan di Avenzel Hotel and Convention Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 14–16 Oktober 2026. Kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat, 14 bupati dari wilayah sasaran proyek, serta mitra pembangunan internasional, yakni International Fund for Agricultural Development (IFAD) dan Islamic Development Bank (IsDB).
Pengembangan sistem pertanian terpadu melalui UPLAND tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi di tingkat usaha tani (on-farm), tetapi juga mencakup penguatan rantai nilai pertanian dari hulu hingga hilir. Pendekatan ini menghubungkan kegiatan budidaya dengan penanganan pascapanen, pengolahan hasil, pengembangan kelembagaan ekonomi petani, akses pembiayaan, dan pemasaran (off-farm).
Integrasi tersebut didukung pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penguatan koperasi dan korporasi petani juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem agribisnis yang memungkinkan petani memperoleh manfaat ekonomi lebih besar dari hasil produksinya.
Melalui pendekatan tersebut, pengembangan pertanian dataran tinggi diarahkan agar tidak berhenti pada peningkatan hasil panen. Ketersediaan infrastruktur, kemampuan pengolahan produk, akses pasar, dan kelembagaan ekonomi yang kuat diharapkan dapat meningkatkan daya saing komoditas sekaligus memperkuat pendapatan petani secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto menegaskan berakhirnya masa pelaksanaan proyek tidak berarti pembangunan pertanian terpadu ikut berhenti. Sebaliknya, tahap tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan pengelolaan aset, infrastruktur, dan kelembagaan yang telah dikembangkan melalui UPLAND.
“Keberlanjutan Proyek UPLAND merupakan kunci utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional di dataran tinggi. Kami mengharapkan keberlanjutan program ini dapat terus dikawal secara konsisten melalui komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga aset, kelembagaan, serta inovasi yang telah ditanamkan memberikan dampak ekonomi yang berkesinambungan bagi kesejahteraan petani,” ujar Hermanto.
Komitmen keberlanjutan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Naskah Komitmen Bersama Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu 2027–2029 antara Direktur Jenderal LIP dan para bupati dari 14 kabupaten lokasi UPLAND. Kegiatan ini juga disertai penyerahan dokumen strategis Roadmap UPLAND sebagai acuan pengembangan program setelah masa proyek berakhir.
Hermanto menyampaikan, kesepakatan tersebut diperlukan untuk menyamakan persepsi dan langkah pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaga keberlanjutan investasi serta berbagai program yang telah dilaksanakan.
Menurut dia, kesinambungan pengembangan sistem pertanian terpadu diperlukan agar sasaran UPLAND, mulai dari peningkatan produksi dan pendapatan hingga kesejahteraan petani, dapat terus dicapai setelah berakhirnya periode proyek.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek UPLAND, Risda Sinaga, menyampaikan laporan mengenai capaian proyek dan kerangka konsolidasi strategi pengakhiran program. Salah satu perhatian utama dalam tahap ini adalah memastikan infrastruktur, alsintan, kelembagaan ekonomi petani, dan akses pembiayaan mikro yang telah dibangun dapat terus dimanfaatkan dan dikelola secara mandiri.
Project Manager UPLAND di Kementerian Pertanian, Muhammad Ikhwan, juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam menjaga hasil pembangunan. Keterlibatan pemerintah daerah dan kelompok tani diperlukan agar berbagai fasilitas dan dukungan yang telah diberikan tetap berfungsi serta mendukung kegiatan ekonomi pertanian setempat.
Adapun Direktur Irigasi Pertanian Ditjen LIP, Dr. Liferdi Lukman, S.P., M.Si., memaparkan perkembangan capaian akhir proyek dan pengelolaan infrastruktur pendukung pertanian dataran tinggi. Infrastruktur tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam menunjang kegiatan produksi sekaligus menjaga kesinambungan sistem pertanian terpadu.
Sebagai bagian dari penguatan pengembangan agribisnis berbasis potensi daerah, Kementan juga memberikan UPLAND Award 2026 kepada tiga kabupaten yang dinilai menunjukkan capaian dalam pengembangan komoditas unggulan.
Kabupaten Magelang menerima penghargaan untuk kategori Pengembangan Agribisnis Padi Organik Berkelanjutan, Kabupaten Garut untuk kategori Agribisnis Kentang Berdaya Saing, serta Kabupaten Banjarnegara untuk kategori Peternakan Domba Batur Terintegrasi.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap peran pemerintah daerah dalam mengembangkan komoditas unggulan, memperkuat kelembagaan petani, dan mendorong keberlanjutan usaha pertanian. Praktik yang telah dikembangkan di daerah juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi wilayah lain dalam membangun sistem agribisnis terpadu sesuai potensi masing-masing.
Melalui UPLAND, Kementan mendorong pembangunan pertanian yang menghubungkan produksi, infrastruktur, pengolahan, kelembagaan, pembiayaan, dan pemasaran dalam satu ekosistem. Keberlanjutan pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing pertanian dataran tinggi, meningkatkan nilai tambah komoditas, serta mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Indonesia.
