Dirut Utama Garuda Irfan Setiaputra - - Foto: Adek/ Berry
Dirut Utama Garuda Irfan Setiaputra - - Foto: Adek/ Berry

Bos Garuda Tarik Snack Penumpang Bergambar Kaesang

Ekonomi bisnis maskapai BUMN Garuda Indonesia kaesang pangarep penumpang pesawat meningkat
Insi Nantika Jelita • 18 Januari 2022 13:58
Jakarta: Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra buka suara soal makanan ringan bergambar ilustrasi Kaesang Pangarep yang berada di paket makanan Garuda Indonesia.
 
Dia mengeklaim, pihaknya tidak memiliki niat mempromosikan Kaesang kepada penumpang Garuda lewat kemasan baru produk yang menampilkan ilustrasi wajah founder PT Harapan Bangsa Kita (GK Hebat) itu.
 
"Tidak ada (niat promosi). Ada kesalahan soal itu," kata Irfan kepada Media Indonesia, Selasa, 18 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Diketahui bahwa PT Jaya Swarasa Agung Tbk atau Tays Bakers (TAYS) yang memproduksi makanan ringan itu telah menjalin kerja sama dengan anak usaha Garuda, PT Aerofood Indonesia (Aerofood ACS) perihal penyediaan snack di paket makanan Garuda.
 
TAYS sendiri baru menjalin kerja sama dengan GK Hebat pada awal tahun ini. Atas hal itu, Dirut Garuda menjanjikan tidak lagi menghadirkan produk  yang menampilkan gambar Kaesang dalam paket makanan maskapai nasional itu.
 
"Kami lagi minta ditarik produk Tricks itu untuk ganti dengan kemasan polosan. Ini pasti kita hindari soal konflik kepentingan," pungkasnya.
 
Sebelumnya, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga memberikan pernyataan perihal snack bergambar Kaesang di pesawat Garuda tersebut. "Sangat disesalkan, adanya 'penyelundupan' snack bergambar Kaesang di maskapai Garuda. Ini hal yg tidak pantas dilakukan. Sudah benar jika pihak Garuda akan segera menariknya," ungkapnya dalam keterangan tertulis.
 
Namun, lanjutnya, hal ini tidak cukup dengan menarik produk itu saja, tapi harus diselidiki. Misalnya siapa saja oknum yang sengaja menyediakan snack tersebut agar menjadi paket makanan dalam pesawat itu.
 
"Harus diusut oknum pelakunya siapa, jangan sampai terulang. Mempolitisasi suatu pelayanan atau public services adalah hal yang tidak etis," sebutnya.

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif