"Kalau kita lihat data ekspor kita, data ekspor bijih nikel di 2020 itu data ekspornya enggak ada, nol, nihil," kata Kepala BPS Margo Yuwono, dalam video conference, Jumat, 15 Oktober 2021.
Ia menegaskan, BPS tidak bisa mengungkapkan fakta lain selain dari data yang memang ada di BPS. Hal itu termasuk tudingan ekspor bijih nikel ke Tiongkok yang sebelumnya disampaikan Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri.
"Dari rilis kita di 2020, ekspor bijih nikel ke Tiongkok angkanya nol atau nihil. Saya tak bisa bercerita lain, tapi dari data kita menyebutkan bahwa ekspor bijih nikel kita di 2020 tidak ada ekspor ke Tiongkok," katanya.
Faisal sebelumnya mengungkapkan data ekspor nikel ore memang tidak ditemukan dalam rilis BPS. Menurutnya, ekspor komoditas nonmigas ini masih terjadi pada 2020 di tengah larangan pemerintah untuk bijih nikel.
Akan tetapi, ia menyebut, data General Customs Administration of China mencatat masih ada impor 3,4 juta ton impor bijih nikel dari Indonesia pada 2020. Nilainya mencapai USD193,6 juta atau setara Rp2,8 triliun dengan kurs Rp14.577 per USD.
"Pada 2020 pemerintah melarang. Berdasarkan data BPS, tidak ada ekspor untuk kode HS 2604 nikel ore dan konsentrat," tutur Faisal dikutip Rabu, 13 Oktober 2021.
Diketahui, kebijakan larangan ekspor bijih nikel tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Aturan itu resmi berlaku pada 1 Januari 2020. Larangan ekspor bijih nikel sempat mendapat perlawanan dari pengusaha domestik maupun mitra dagang internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
