Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjelaskan, kebijakan e-RDKK dan kartu tani guna memperketat penyaluran pupuk bersubsidi. Upaya ini untuk mencegah penyelewengan dan duplikasi penerima pupuk.
Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini, para petani wajib memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam e-RDKK.
"Kartu Tani berisi kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk jumlah kuota ini tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani. Tujuannya agar tepat sasaran," ujar Syahrul, dikutip keterangan tertulis, Jumat, 5 Februari 2021.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Sarwo Edhy menambahkan, data e-RDKK juga menjadi referensi bagi pembagian kartu tani yang akan digunakan untuk pembayaran pupuk bersubsidi. Melalui program tersebut, petani membayar pupuk subsidi melalui bank, sesuai dengan kuota dan harga pupuk subsidi.
"Distributor dan kios adalah kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi agar bisa sampai ke tangan petani yang berhak sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu melalui RDKK," kata Sarwo Edhy.
Bupati Aceh Tamiang Mursil menyambut baik program ini. Terutama upaya meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap petani untuk mengakses perbankkan yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman guna pembiayaan pertanian.
Mursil mengatakan, penerbitan kartu tani adalah wujud nyata upaya pemerintah untuk membantu petani yang bermuara pada meningkatkan kesejahteraan petani. Kartu tani merupakan media penyaluran subsidi sarana produksi pertanian (saprodi). Terutama pupuk bersubsidi.
"Penyalurannya dilakukan dengan menggunakan kartu multifungsi yang dikeluarkan perbankan dan berbasis tabungan (deposit) serta data penerima akan terekam dalam kartu tersebut," kata Mursil.
Dijelaskannya, kartu tani berfungsi sebagai tabungan dan dompet/e-wallet untuk belanja alokasi (kuota). Selain memberikan kemudahan, penggunaan kartu tani diharapkan menjadi jaminan keamanan bahwa subsidi akan tepat sasaran, lebih aman karena mengacu pada e-RDKK yang dibuat sesuai NIK, nama dan alamat pemegang kartu dimaksud.
“Kartu tani diberikan kepada para petani bukan berbentuk uang. Melainkan bantuan langsung berupa kuota atau alokasi pupuk subsidi yang di dapat petani pemegang kartu,” kata Mursil.
Dirinya meminta kepada para Kepala Balai Penyuluhan Pertanian dan PPL agar memberikan pendampingan dan pengawalan optimal dalam kerja-kerja pembangunan pertanian, terutama pada penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK).
Tentunya hal ini bertujuan agar target di tahun depan pengguna Kartu Tani dan alokasi subsidi yang diberikan bertambah sesuai dengan usulan RDKK tersebut.
“Begitu halnya juga bagi para ketua, pengurus dan anggota kelompok tani, kami minta supaya aktifkan kegiatan kelompok sesuai dengan peran dan fungsi kelompok tani yakni, kelas belajar, wahana kerjasama unit produksi pertanian,” kata Mursil.
Dia mengharapkan, kelompok tani yang ada dapat berkembang, kuat dan mandiri serta segala kemudahan, fasilitas dan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah dapat menjadi pemicu kuat dan mandirinya kelompok tani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
