Dalam roadmap (peta jalan) yang ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemerintah fokus membangun fondasi mulai 2020. Kemudian pada 2025, difokuskan pada pengoptimalan pelayanan. Pada 2030, ekspansi ke seluruh wilayah Indonesia. Memasuki 2035, fokus pada peningkatan teknologi. Tahun 2040, ditargetkan Indonesia menjadi digital leader, dan 2045 menuju Indonesia maju.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, visi tersebut sebetulnya cukup bagus. Namun, terdapat tantangan besar untuk mewujudkan target tersebut, yaitu bagaimana upaya pemerintah merangkul seluruh pemangku kepentingan terkait (stakeholder).
"Jadi, pekerjaan ini perlu melibatkan swasta, akademisi, dan media. Tidak lupa melibatkan masyarakat dengan komponen yang lebih besar lagi jumlahnya," kata Heru, pada program acara Metro TV.
Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono menambahkan, golongan yang wajib dirangkul ialah mereka yang menjadi pemain utama dalam pengembangan transformasi digital. Sebab, dari sisi anggaran Susiwijono melihat pemerintah telah menjalankannya sesuai jalur.
"Komitmen pemerintah sudah jelas terlihat dalam APBN. Anggaran 2021, terus diperbesar untuk mendorong pembangunan infrastruktur TIK," kata Susi, sapaanya.
Dalam merangkul seluruh pihak, yang menjadi tantangan bagi pemerintah ialah merangkul akademisi dengan industri (swasta). Selama ini, masih ada jarak antara pihak akademisi dengan industri.
Jika berkaca dari negara maju, dalam hal ini Amerika Serikat (AS), akademisi dan industri saling mendukung. Industri dan akademisi bekerja sama dalam penelitian untuk meningkatkan kualitas produk menjadi lebih baik.
"Dari sini peran pemerintah menjadi penting untuk memfasilitasi agar akademisi memahami kebutuhan market dan apa yang sedang dibutuhkan industri. Begitu juga industri memahami kapabilitas kemampuan peneliti Indonesia," kata Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro.
Untuk menuju transformasi digital Indonesia, Kominfo telah melakukan berbagai langkah strategis dimulai dari pembangunan infrastruktur TIK untuk meningkatkan kecepatan internet.
"Kami sudah punya program SATRIA 1 yang diharapkan nanti kapasitasnya 150 gigabite per second (Gbps), atau 30 kali lipat daripada satelit yang kita gunakan saat ini. Kami gunakan untuk memastikan kecepatan internet di berbagai desa 10 Mbps," ujar Menkominfo Johnny G Plate.
Kominfo menargetkan membangun satelit kedua pada 2030 dengan kapasitas sekitar 300 Gbps, sehingga kecepatan internet bisa naik menjadi 20 Mbps.
Pemerintah juga membangun pusat data nasional dan mendorong pembangunan pusat data sektor privat di dalam negeri. Hal itu bertujuan untuk memenuhi kepentingan kedaulatan negara.
Terakhir, Kominfo menyiapkan talenta digital. "Jika tidak tersedia talenta digital, kita tidak bisa menghasilkan sumber yang memadai," ucap Johnny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
