Single salary akan diatur untuk meminimalisir PNS nakal, seperti membuat perjalanan dinas fiktif demi mendapat tunjangan. Single salary nantinya akan diatur dalam rancangan undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara.
Saat ini, single salary baru diuji coba di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pengkajian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Ya di RUU ASN nanti ini menjadi bagian yang ada perhatian di situ," ujar dia seusai menghadiri rapat internal mengenai RUU Jakarta yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta dikutip Rabu, 13 September 2023.
| Baca juga: Mengenal Sistem Single Salary PNS yang Diterapkan 2024 Mendatang |
Pascapensiun, skema gaji tunggal bagi para abdi negara yakni ASN hanya menerima gaji yang merupakan gabungan dari banyak komponen penghasilan.
Uji Coba Single Salary
Azwar lebih jauh menjelaskan penerapan gaji tunggal perlu didahului uji coba (exercise)."Enggak itu baru exercise. Kemarin soal single salary baru di level KPK dan di PPATK kita lihat modelnya, karena ini nanti ini juga ada komplain orang yang kerja dengan kinerja kok salary-nya sama. Nah, itu lah yang jadi hitungan evaluasi kita," tutur dia.
Saat ini, Azwar menegaskan tunjangan kinerja bagi ASN masih menjadi prioritas. Sebab setiap pemerintah daerah (pemda) punya kemampuan fiskal berbeda-beda dalam menggaji ASN.
Ia mengakui ada kekurangan dari skema tersebut. ASN, menurutnya bisa saja mengatur perjalanan dinas agar mendapatkan pemasukan seperti tunjangan.
"Karena membedakan mana yang kerja dan tidak. Kan daerah beda beda juga kemampuannya. Tapi negatifnya kadang orang juga mengatur perjalanan dinas rapat di luar kota, agar dapat perjalanan dinas plus minus lah antara kinerja dan efisiensi," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
