Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengatakan, upaya untuk mewujudkan keunggulan kebijakan ini perlu didorong secara kolaboratif dan berkesinambungan agar cita-cita mewujudkan kebijakan-kebijakan publik yang berkualitas dapat tercapai dan berkontribusi secara positif dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakatnya.
"Upaya peningkatan kualitas kebijakan harus tetap menjadi perhatian utama seiring dengan semakin dinamisnya perubahan-perubahan dalam lingkungan kebijakan," kata dia dalam keterangannya, Minggu, 23 Juli 2023.
Kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam kebijakan publik memerlukan kolaborasi yang semakin kuat dari institusi pemerintah dan seluruh elemen stakeholdernya untuk mengawal proses pengelolaan kebijakan dari agenda kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan publiknya.
"Dengan partisipasi Bapak/Ibu dari seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah, pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan manifestasi nyata dari sebuah komitmen kita bersama dalam mengawal impian terbangunnya kebijakan yang semakin berkualitas dan berbasis bukti di Indonesia," ungkapnya.
Ia menyebut, upaya pengelolaan proses kebijakan tidak lagi cukup dikelola secara formal tetapi juga melalui mekanisme-mekanisme informal. Institusi pemerintah saat ini dituntut untuk selalu menciptakan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akses partisipasi publik dalam pengelolaan seluruh proses kebijakannya.
| Baca juga: Tujuan Reformasi Birokrasi |
Menurutnya, ketersediaan instrumen pengukuran kualitas proses pengelolaan kebijakan yang berlaku secara nasional ini memiliki arti yang sangat penting bagi Indonesia. Sebagai sebuah instrumen, hasil pengukuran IKK diharapkan dapat menjadi salah satu referensi pemerintah dalam memperbaiki kualitas kebijakan sesuai sektor atau bidang kewenangannya.
Adi juga menekankan kembali manfaat strategis dari proses pengukuran IKK di instansi pemerintah. Pertama, meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pemerintah dengan adanya acuan yang dapat menjadi referensi bersama dalam mengungkapkan gambaran kondisi pengelolaan kebijakan saat ini.
"Kedua, membangun knowledge sharing dan mendorong terbangunnya knowledge to policy untuk peningkatan kualitas kebijakan dalam proses pengelolaan kebijakan selanjutnya sesuai hasil pengukuran IKK yang telah dilaksanakan," ujar dia.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN Tri Widodo Wahyu Utomo menyampaikan bahwa sebagai salah satu upaya mendukung keberhasilan pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, maka LAN berperan sebagai leading institution untuk membangun kebijakan berbasis bukti dan menjadi instansi pengampu IKK yang digunakan sebagai indeks komposit dalam penilaian Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah.
Ia mengatakan, tujuan IKK adalah untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy di seluruh instansi pemerintah.
"Melalui kerangka pengukuran IKK diharapkan dapat terbangun nilai-nilai baru dalam manajemen kebijakan publik di Indonesia. Kebijakan publik yang dihasilkan memiliki dasar pengetahuan yang memadai dan dapat memberi manfaat yang nyata kepada masyarakat atau stakeholder-nya," kata Tri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
