Seperti diketahui, Bulog akan melakukan pengadaan CBP secara komersial, lantaran dengan fleksibilitas harga hingga Rp8.800 per kilogram belum dapat mendorong penyerapan.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan, untuk melakukan penyerapan secara komersial, tentunya diperlukan anggaran yang besar bagi bulog. Sudin mempertanyakan, darimana anggaran yang dapat digunakan oleh Bulog untuk melakukan penyerapan.
"Pemerintah utang Bulog Rp5 triliun lebih, sementara Bulog disuruh beli beras pakai uang dari mana? Bulog akan membeli beras dengan uang pinjaman yang bunganya komersial? Sedangkan pemerintah masih punya tunggakan utang kepada Bulog kalau tidak salah Rp5 triliun lebih," kata Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV bersama Badan Pangan Nasional dan Bulog, Rabu, 16 November 2022.
Sudin juga menambahkan, dalam pemenuhan CBP ini, Bulog diibaratkan sebagai prajurit perang yang siap berperang namun tidak ada pembekalan. "Jadi Bulog ini disuruh perang, dikasih pistol-pistolan, silahkan anda maju ke medan perang. Anda tidak punya strategi anda tewas ditembak musuh. Kurang lebih seperti itu kan," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal ini siap untuk melunaskan utang kepada Bulog. Hanya saja perlu persetujuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk beberapa kegiatan.
| Baca juga: Waduh! Stok Beras Pemerintah Tidak akan Capai Target hingga Akhir Tahun |
Arif menjelaskan, dengan Perpres mengenai cadangan pangan pemerintah, akan ada pemberian bantuan subsidi bunga kepada Himbara untuk pembiayaan bagi BUMN di bidang pangan. Namun saat ini aturan tersebut belum selesai dan masih dalam tahap finalisasi.
"Sebagai contoh sampai dengan akhir tahun 2022 ini kami mengajukan Rp1 triliun untuk Bulog, untuk memulai beras, jagung, dan kedelai. Kemudian dengan ada subsidi bunga sekitar 4,75 persen dari Kementerian Keuangan sehingga nanti dapat bersaing untuk trading," jelasnya.
Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengungkapkan permasalahan utang pemerintah dengan Bulog, Menteri Sosial harus merubah peraturan Menteri Sosial tersebut. Karena aturan itu hanya membahas bantuan rastra, bencana, dan lain-lain. Sedangkan permasalahan saat ini menyangkut pada program bantuan beras pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) beberapa waktu lalu.
Saat ini, Bulog juga terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk merubah peraturan Menteri Sosial tersebut.
"Untuk bantuan beras PPKM belum ada, sehingga Menteri Sosial harus merubah keputusan menteri itu. Sehingga menjadi dasar untuk itu bisa diaudit oleh BPK dan nanti dibayarkan oleh menteri keuangan," jelasnya.
(FICKY RAMADHAN)
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
