Upaya tersebut wajib dilakukan agar Indonesia bisa terhindar dari krisis pangan yang diprediksi masih akan berlanjut di 2023.
"Soal krisis pangan, hati-hati mengenai ini, utamanya yang berkaitan dengan beras. Betul-betul hitung semuanya, betul-betul hitung-hitungan nampak," ujar Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, dilansir Media Indonesia, Selasa, 6 Desember 2022.
Jokowi meminta seluruh kementerian/lembaga terkait yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan Bulog memegang data yang valid terkait produksi, ketersediaan, dan konsumsi beras di lapangan. Jangan sampai ada penghitungan yang keliru yang pada akhirnya berbuntut pada kesalahan dalam pengambilan kebijakan.
| Baca juga: Sri Mulyani: Indonesia Harus Waspadai 3 Krisis Ini |
"Jangan sampai penghitungan kita keliru sehingga tidak menyiapkan cadangan. Ketika pada suatu titik cadangan kita habis dan itu dilihat pedagang, harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu," ucapnya.
Ia pun meminta seluruh kementerian/lembaga bisa berkolaborasi dengan baik. Ego sektoral yang selama ini dipegang harus dihilangkan.
"Kuncinya, sekali lagi, adalah kolaborasi antara kementerian dan lembaga. Jangan terjebak pada egosektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi policy dan juga konsolidasi dari pelaksanaan implementasi," tegasnya.
Jokowi ingin persoalan terkait ketersediaan dan harga beras bisa diantisipasi dengan sebaik-baiknya karena komoditas tersebut memiliki peran yang sangat penting dan memengaruhi hajat hidup orang banyak.
"Saya minta seluruh kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak, betul-betul dikalkulasi. Kalau dibiarkan, nanti bisa lari ke masalah sosial dan politik," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
