Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur mekanisme penyelesaian pembiayaan proyek strategis tersebut.
“Kita tinggal tunggu Keppres saja,” ujar Luhut seusai menghadiri acara “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” dikutip dari Antara, Kamis, 16 Oktober 2025.
Menurut Luhut, Prabowo akan membentuk tim khusus yang bertugas merumuskan strategi pembayaran utang KCIC. Ia mengatakan, pembahasan awal telah dilakukan bersama CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, dan kedua pihak sepakat bahwa persoalan pembiayaan proyek tersebut perlu ditangani secara terkoordinasi.
Terkait sumber dana, Luhut menyebut opsi yang sedang dikaji adalah restrukturisasi utang, tanpa mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tidak ada yang pernah meminta APBN. Ini murni restrukturisasi. Saya juga sudah bicara langsung dengan pihak China, karena sejak awal saya ikut menangani proyek ini,” jelasnya.
Luhut juga membuka kemungkinan penggunaan dividen BUMN sebagai bagian dari mekanisme pembayaran.
Namun, ia menegaskan bahwa pembiayaan tersebut akan diatur agar tetap efisien dan tidak membebani fiskal negara.
Transportasi Publik Butuh Subsidi
Lebih jauh, Luhut menekankan bahwa transportasi massal seperti Whoosh tidak bisa dipandang sebagai proyek yang harus menghasilkan keuntungan langsung.“Tidak ada transportasi publik di dunia ini yang untung. Semua butuh subsidi, tapi tentu subsidi yang terukur dan transparan,” ujarnya.
Pernyataan itu menegaskan pandangan bahwa nilai strategis proyek Whoosh terletak pada manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang seperti efisiensi waktu, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan emisi bukan semata pada perolehan laba.
Sementara itu, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan evaluasi internal terkait opsi penyelesaian utang. Belum ada komunikasi formal dengan pihak mana pun, termasuk Kementerian Keuangan.
“Proses pengambilan keputusan di Danantara dilakukan secara terstruktur dan terukur. Setelah semua opsi dikaji, kami akan berdiskusi dengan kementerian terkait untuk menentukan langkah terbaik,” tutur Rosan.
Di sisi lain, COO Danantara, Dony Oskaria, sebelumnya telah menyampaikan dua skema yang sedang dipertimbangkan. Pertama, penambahan ekuitas atau suntikan modal baru.
Kedua, pengambilalihan aset infrastruktur proyek untuk dijadikan milik negara, mirip dengan model kepemilikan di sektor perkeretaapian lainnya.
Sebagai catatan, total nilai investasi proyek kereta cepat ini mencapai 7,27 miliar dolar AS, atau sekitar Rp120,38 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga sekitar 2 persen per tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
