Ilustrasi maskapai penerbangan Indonesia - - Foto: Medcom
Ilustrasi maskapai penerbangan Indonesia - - Foto: Medcom

7 Maskapai Terbukti Kartel Harga Tiket

Ekonomi bisnis maskapai Memburu Kartel Penerbangan Tarif Tiket Pesawat
Annisa ayu artanti • 24 Juni 2020 18:13
Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan tujuh maskapai terbukti melakukan kartelisasi terhadap harga tiket kelas ekonomi dalam negeri. Maskapai tersebut yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

Majelis hakim KPPU dalam sidang terbuka yang dilaksanakan pada Selasa, 23 Juni 2020 membacakan Putusan atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999.
 
Dalam putusan tersebut, Majelis Komisi menilai terdapatconcerted actionatau parallelism atas kesepakatan antar para pelaku usaha (meeting of minds) dalam bentuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon, hingga meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar.
 
"Hal ini mengakibatkan terbatasnya pasokan dan harga tinggi pada layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi di wilayah Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id di Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Concerted action tersebut dilakukan melalui pengurangan subclass dengan harga murah oleh para terlapor melalui kesepakatan tidak tertulis antar para pelaku usaha (meeting of minds). Hal ini telah menyebabkan kenaikan harga serta mahalnya harga tiket yang dibayarkan konsumen.
 
Namun, Majelis Komisi menilai bahwaconcerted actionsebagai bentuk meeting of minds tersebut tidak memenuhi unsur perjanjian di Pasal 11. Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 04 Tahun 2010, unsur perjanjian di pasal tersebut membutuhkan berbagai hal seperti adanya konspirasi di antara beberapa pelaku usaha, keterlibatan para senior eksekutif perusahaan yang menghadiri pertemuan-pertemuan dan membuat keputusan, serta penggunaan asosiasi untuk menutupi kegiatan.
 
Selain itu, dibutuhkan jugaprice fixingatau penetapan harga dengan cara alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau alokasi produksi. Kemudian adanya ancaman atau sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian, distribusi informasi kepada seluruh pelaku usaha atau adanya mekanisme kompensasi dari pelaku usaha.
 
"Hal ini mengakibatkan, unsur Pasal 11 menjadi tidak terpenuhi," sebutnya.
 
Memperhatikan berbagai fakta-fakta pada persidangan maka Majelis Komisi memutuskan bahwa tujuh maskapai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5. Namun tidak terbukti melanggar Pasal 11 sebagaimana diatur oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.
 
Untuk itu dalam perkara tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada tujuh maskapai untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, sebelum kebijakan tersebut diambil.
 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif