Dalam rangka meningkatkan kualitas tersebut Kemendagri melaksanakan FGD dengan tema 'Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Linmas dalam rangka Mendukung Pencapaian Mutu SPM Sub Urusan Trantibum'.
Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Indra Gunawan menyampaikan peningkatan kualitas SDM yang salah satunya linmas dibutuhkan. Namun sayangnya, mayoritas anggota linmas memiliki perekonomian rendah. Ia menilai pemerintah daerah perlu berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Oleh karena itu, pemerintah daerah sudah seharusnya menganggarkan," kata Indra, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 23 April 2022,
Kegiatan tersebut di antaranya dihadiri Pejabat Dit Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; dan Kasatpol PP dan Kabid Linmas/yang mewakili Provinsi NTT, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Kep. Riau, dan Kab Sleman.
"FGD berjalan sangat aktif dan dinamis. Hal ini dapat dilihat dari interaksi antara peserta dan narasumber. Adapun sasaran dari kegiatan ini yakni masukan dan pemikiran dalam rangka peningkatan kapasitas SDM," tuturnya.
Tenaga kerja terampil diperlukan
Di sisi lain, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menekankan tenaga kerja yang terampil diperlukan untuk mengurangi angka pengangguran dan menjadi pembangkit ekonomi nasional. Lembaga Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) memegang peran penting mencetak SD) yang unggul."Kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan SDM yang berpandangan maju dan produktif, sehingga akan dapat meningkatkan taraf hidupnya," ujar Ma'ruf.
Ma'ruf berharap program vokasi yang diselenggarakan BLK diharapkan dapat melahirkan tenaga kerja yang siap kerja di berbagai industri. Keberhasilan pelatihan vokasi di BLK akan menurunkan angka pengangguran. Selain itu, Ma'ruf menilai perlu langkah konkret untuk menjembatani para pencari kerja dengan perusahaan.
Pasalnya di lapangan masih kerap terjadi permasalahan, seperti tidak sesuainya daya serap industri dengan jumlah lulusan SMK. "Solusi link and match untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan agar terus diprioritaskan," pungkasnya.
